Friday, 17 November 2017

Pilih Mana : 0 Persen, Apa 25 Persen

Sabtu, 15 Juli 2017 — 5:38 WIB

KALAU ditanya pilih 0 persen, apa 25 persen? Jawabnya akan beragam. Akan memilih 25 persen jika itu keuntungan, tapi sebaliknya memilih 0 persen kalau kerugian. Ini bicara logika bisnis terkait untung rugi.

Tetapi bagaimana dengan logika politik menyangkut ambang batas partai mengajukan calon presiden atau sering disebut presidential threshold yang hingga kini masih menuai kontroversi.

Dalam pembahasan paket RUU Pemilu hingga kemarin soal ambang batas ini masih tarik ulur. Pembahasan semakin alot. Belum semua fraksi di DPR menyepakati aturan main ambas batas. Bagi Fraksi Demokrat, Gerindra dan PAN tidak setuju adanya ambang batas dimaksud. Alasannya tidak sesuai dengan konstitusi. Di sisi lain pada pemilu 2019 dilakukan serentak ( pemilu legislatif dan pemilihan presiden dilakukan pada hari yang sama) sehingga tidak diperlukan lagi adanya presidential threshold.

Jika masih memaksakan presidential threshold, itu artinya mengingkari keputusan MK yang sudah final and binding bahwa pemilu ke depan dilakukan serentak.

Analisa pun berkembang kehendak pemerintah mengusulkan presidential threshold hingga 20 – 25 persen dari perolehan suaran hasil pemilu sebagai langkah menggiring adanya calon tunggal.

Bagi partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Nasdem dan Golkar akan mendukung syarat ambang batas dengan segala argumentasinya.

Yang menjadi soal jika jalan musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan melalui voting. Melihat peta kekuatan yang ada di DPR, boleh jadi, suara mayoritas akan mendukung usulan pemerintah. Ini jika kita mendasarkan kepada logika politik.

Dampak yang kemungkinan terjadinya adalah munculnya gugatan melaluijudicial review. Kemungkinan itu bisa menjadi kenyataan karena telah menjadi sikap parpol yang menolak ambang batas.

Kalau ini terjadi, maka adu kekuatan di pembahasan paket RUU Pemilu ini sebagai gambaran awal pertarungan pada pilpres tahun 2019. Diprediksi pertarungan dua kubu, Koalisi Indonesia Hebat ( KIH) dengan Koalisi Merah Putih ( KMP) akan terulang.

Bagi rakyat, tentunya bukan persoalan ambang batas. Yang lebih menjadi prioritas adalah bagaimana pemilu tahun 2019 menghasilkan anggota dewan yang memperhatikan kepentingan rakyat. Terpilih anggota DPRD, dan DPR –RI yang cakap, jujur, bersih dan tidak korup. Begitu juga terpilih presiden yang mampu membangun Indonesia lebih maju dan lebih jaya serta menyejahterakan rakyatnya. Apakah presiden tersebut terpilih melalui seleksi ambang batas atau tidak ambang batas, itu bukan menjadikan sebuah prioritas. ( *).