Thursday, 23 November 2017

PPP Kubu Romi akan Laporkan PPP Djan Faridz ke Polisi

Minggu, 16 Juli 2017 — 19:32 WIB
markas PPP

JAKARTA  (Pos Kota) – DPP PPP kubu Romahurmuziy (Romi) akan melaporkan balik kepengurusan PPP versi Djan Faridz ke polisi. PPP kubu Djan Faridz dinilai menduduki kantor PPP secara ilegal karena kepengurusan yang tidak sah.

Hal itu disampaikan Arsul Sani, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Ketua Umum PPP  Romahurmuziy (Romi), Minggu (16/7/2017) saat dihubungi.

“Kamipun akan lapor balik karena mereka aadalah penghuni liar di kantor PPP,” ujar Asrul saat dihubungi, Minggu  (16/7/2017).

Sebelumnya pada Minggu dinihari, sekelompok  orang mendatangi kantor DPP PPP untuk menduduki kantor tersebut. Terjadi pelemparan batu ke arah gedung sehingga membuat beberapa kaca pecah karena pintu gerbang ditutup rapat. Atas peristiwa tersebut Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan, Humprhey R Djemat melapor ke Polres Jakarta Pusat.

Atas laporan itu Kubu Djan tersebut,  Asrul berharap tidak ada pandangan publik PPP kubu Djan menjadi korban dalam kasus tersebut. Pasalnya kubu Djan, disebut Asrul tidak lagi memiliki hak untuk menduduki kantor tersebut.

“Jangan dikesankan kepada publik dan media seolah-olah mereka adalah yang berhak dan jadi korban,” imbuhnya.

Asrul menuturkan sebelumnya, akar rumput dan jajaran PPP meminta kepada DPP PPP untuk menyurati kepengurusan PPP Djan Faridz  agar menyerahkan kantor secara baik-baik. Hingga saat ini, menurut Asrul,  tidak ada respon apapun atas surat permintaan tersebut  sehingga menimbulkan ketidakpuasan diantara akar rumput dan kader.

Akar rumput dan kader tersebut akhirnya mengambil jalannya sendiri dengan datang ke kantor pusat PPP Jl. Diponegoro untuk meminta agar kantor diserahkan.

Peristiwa perebutan perebutan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat,  dilatarbelakangi kisruh berkepanjangan dualisme kepengurusan, yakni kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy. Asrul mengklaim saat ini kepengurusan PPP yang sah secara hukum berada di tangan Romahurmuziy.

Hal ini didasarkan pada Hal ini berdasar pada Putusan PK No. 79/2017 di Mahkamah Agung pada Juni lalu. Sehingga, Asrul menilai PPP kubu Romi yang berhak menggunakan kantor DPP PPP karena merupakan pengurus yang sah. (ikbal/win)