Sunday, 20 August 2017

Gugatan Praperadilan Ditolak, Hary Tanoe Kecewa Putusan Hakim

Senin, 17 Juli 2017 — 15:29 WIB
Munathsir Mustaman

Munathsir Mustaman

JAKARTA (Pos Kota) – Munathsir Mustaman, kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo (HT) mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang menolak gugatan praperadilan kliennya.

Pasalnya, hakim dinilai tidak mempertimbangkan keterangan ahli dan bukti dalam persidangan.

“Ya kalau putusan tadi ada beberapa tidak sesuai keinginan kita. Kalau kecewa jelas kami bahwa itulah yang terjadi di persidangan nanti kita tunggu salinan putusan dan koordinasi dengan pak HT,” kata Munathsir usai mengikuti sidang putusan praperadilan Hary Tanoe di PN Jaksel, Senin, (17/7/2017).

Seperti yang mereka permasalahkan sejak awal terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terlambat diberikan kepada terlapor, Munathsir menyayangkan keputusan hakim tunggal Cepi Iskandar yang tidak mempertimbangkan hal tersebut. Padahal, melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dimana polisi wajib menyampaikan SPDP pada terlapor, pelapor, dan pihak terkait selambat-lambatnya 40 hari setelah dikeluar Sprindik.

“Padahal sudah sangat jelas di putusan MK bahwa sSPDP harus diberikan kepada pihak terlapor, pihak terkait maksimal 7 hari,” katanya.

Selain itu, mereka juga menyayangkan keputusan hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan ahli dalam persidangan dari kubunya yang menyebut SMS HT kepada Jaksa Yulianto tidak mengandung unsur pidana dan tidak bernada ancaman.

“Kami melihat bahwa ini bermula dari alat bukti, kami melihat SMS ini jadi alat bukti dan kami menganggap alat bukti itu tidak cukup kuat karena SMS ini harus dibuktikan dengan digital forensik ataukah dari nomer lain,” ucapnya.

Menanggapi keputusan hakim yang tidak mempertimbangkan telatnya SPDP Hary Tanoe karena tidak ada bukti komplain sejak awal. Munathsir mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Perindo itu sebagai termohon tidak mengetahui proses tersebut.

“Keterlambatan SPDP ini mungkin karena pak Hary Tanoe tidak tahu prosesnya kalau sudah sampai ada SPDP, pak HT menganggap normal-normal saja, tiba-tiba ada SPDP gimana kita mau protes,” katanya.

“Tiba-tiba ternyata sprindiknya mulai 5 Mei dan kita terima SPDP 20 Juni meski tenggat waktunya cukup lama kita telat menerimanya, jadi kami berpikir saat itu yanb mgkn kami lakukan ya praperadilan,” lanjutnya.

Sebelumnya, dalam sidang putusan yang tidak dihadiri langsung oleh termohon Hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan menolak gugatan praperadilan Hary Tanoe.

“Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi dari pemohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan dari pemohon,” kata hakim tunggal Cepi Iskandar saat membacakan putusan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (17/7/017).

Dalam putusannya, Hakim Cepi juga menyatakan bahwa penetapan tersangka Ketua Umum Partai Perindo tersebut oleh Bareskrim Polri adalah sah dengan memenuhi minimal dua alat bukti yang sah.

“Menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon Hari Tanoesoedibjo adalah sah. Membebankan biaya perkara sebesar nihil,” tandasnya.

Hary Tanoe ditetapkan tersangka dalam kasus SMS Kaleng yakni dugaan ancaman yang ditujukan kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto, melalui pesan singkat. HT dikenakan Pasal 29 UU Nomor 11/2008 tentang ITE jo Pasal 45B UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan UU ITE Nomor 11/2008, (UU ITE).
(yendhi/sir)

Terbaru

Buku panduan yang memasang Bendera Merah Putih terbalik (tiga dari kanan atas). (ist)
Minggu, 20/08/2017 — 11:59 WIB
Insiden Gambar Bendera Indonesia Terbalik
Jokowi: Kita Tunggu Permintaan Maaf Malaysia
BP RaNia. (ist)
Minggu, 20/08/2017 — 11:37 WIB
Alexandra Resmi Tinggalkan BP Rania
Direktur Koordinasi Penghimpunan, Komunikasi dan Informasi Zakat Nasional BAZNAS, Arifin Purwakananta bersama pengurus BAZNAS gelar kampanye kurban  di Jakarta,  Minggu (20/8).(Johara)
Minggu, 20/08/2017 — 9:46 WIB
Baznas Kampanye Berkurban di Car Free Day