Monday, 25 September 2017

Perusahaan Tak Ikut BPJS Ketenagakerjaan Akan Ditempel Stiker

Senin, 17 Juli 2017 — 20:49 WIB
Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi dan Kakanwil BPJS  Ketenagakerjaan DKI Jakarta Endro Sucahyono menunjukkan contoh sticker yang akan dipasang.

Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi dan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Endro Sucahyono menunjukkan contoh sticker yang akan dipasang.

JAKARTA (Pos Kota) – Perusahaan yang masih membandel dan tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, akan dipasangi stiker belum mendaftar di pintu masuk perusahaan.

“Sticker atau tanda peringatan ini untuk mengingatkan mereka akan pentingnya memberi perlindungan kepada tenaga kerjanya,” kata Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Endro Sucahyono disela soft launcing kegiatan tersebut di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017)

Program ini, lanjutnya, akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jakarta Selatan yang dibentuk oleh Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi. “Untuk tahap awal sticker akan dipasang diperusahaan yang ada di Menara Jamsostek dan Menara Mulia,” ujar Endro.

Menurutnya, kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya memang sangat dibutuhkan dalam menyosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tentang stickerisasi, Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, langkah ini, terpaksa diambil mengingat masih ada perusahaan diwilayahnya yang sudah berkewajiban mendaftarkan pekerjanya di program BPJS Ketenagakerjaan tapi belum mendaftar.

“Ini jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pekerja harus difikirkan kesejahteraannya, jangan hanya dipakai tenaganya saja,” tegas Tri Kurniadi yang sudah menunjuk wakilnya sebagai Ketua Tim Pengawas.

Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, lanjut Tri, tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 103 Tahun 2017, surat ini merupakan turunan dari Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Semoga dengan langkah-langkah ini, kesadaran para pelaku usaha tergugah untuk mendaftarkan diri serta para pekerjanya dalam prgram Jaminan Sosial khususnya di wilayah Jakarta Selatan,” harapnya. (tri/yp)