Friday, 24 November 2017

Menyoal Pelacuran

Selasa, 18 Juli 2017 — 5:03 WIB

BISNIS maksiat di Ibukota bukan rahasia lagi. Praktik pelacuran sangat mudah ditemui di Jakarta, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Pelacuran ‘terbuka’ segmennya kelas bawah, seperti di pinggir jalan, pinggir rel kereta api maupun warung remang-remang (warem).

Sedangkan bisnis pelacuran ‘tertutup’ segmennya kelas menengah ke atas. Pekerja seks komersil disediakan di tempat khusus yang dikemas dalam bentuk spa, berkedok panti pijat, dipajang di tempat hiburan malam, hotel maupun secara online yang hanya diketahui oleh konsumen pelanggan.

Ada ungkapan yang terlanjur diyakini oleh publik, yaitu pelacuran sudah ada sejak bumi ini tercipta, dan tidak akan hilang sampai bumi ini hancur. Padahal tidak selalu benar, karena di zaman manusia pertama Adam-Hawa tidak ada pelacuran. Perkembangan zamanlah yang membuat pelacuran lahir dan terus berkembang.

Sama seperti di Indonesia, praktik pelacuran mulai kelas teri hingga kelas kakap bakal terus berkembang bila dibiarkan. Buktinya, bukan cuma perempuan lokal, pelacur asing pun menyerbu negeri ini. Sama seperti mafia narkoba internasional, pelacur lintas negara menganggap Indonesia adalah ‘surga’.

Penyebabnya ? Bisa jadi karena hukum di Indonesia dianggap ‘abu-abu’, atau aparat bisa diajak cincai-cincai. Logikanya, mustahil pelacur asing bisa wara-wiri datang ke Indonesia. Rasanya mustahil bila tak ada jaringan yang mengatur, termasuk jaminan keamanan supaya tak tersentuh hukum. Razia kerap dilakukan, lalu dideportasi, realitanya mereka datang lagi.

Harus diakui, aturan hukum yang tegas tentang larangan prostusi memang masih lemah. Di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya, tidak tidak memuat sanksi yang bisa menjerat pengguna jasa seks. Hanya penyedia jasa atau mucikari yang bisa dijerat hukum. Namun bukan berarti aktivitas pelacuran tak bisa disentuh hukum, karena pemerintah daerah masing-masing memiliki perda.

Provinsi DKI misalnya, larangan bisnis prostitusi tercantum dalam No. 8 Tahun 2007 Pasal 42 ayat (2) tentang Ketertiban Umum. Pasal ini bisa menjerat tiga pihak yaitu penyedia jasa (germo), pelacur, serta pengguna jasa. Pertanyaannya, sejauh mana perda ini adil ditegakkan. Pelacur kelas jalanan dikejar-kejar, warem diobrak-abrik, tapi prostitusi kelas atas aman-aman saja. Apa hanya prostitusi jalanan yang dianggap ilegal?

Prostitusi memang menyangkut banyak aspek, baik sosial, ekonomi maupun hukum. Namun dikotomi pelacuran adalah penyakit sosial yang sulit diatasi, tidaklah selalu benar selama ada keadilan sosial, tidak diskriminatif, dan hukum tidak cuma tajam ke bawah. **