Tuesday, 23 July 2019

535 Ahli Waris Terima Santunan Kematian Dari Dinas Sosial Kota Depok

Kamis, 20 Juli 2017 — 20:39 WIB
Sejumlah petugas di loket Dinsos Kota Depok sibuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan. (anton)

Sejumlah petugas di loket Dinsos Kota Depok sibuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan. (anton)

DEPOK (Pos Kota) – Sekitar 535 orang ahli waris di 12 kecamatan Kota Depok khususnya untuk warga prasejahtera menerima penyaluran dana santunan kematian sebesar Rp 2 juta/orang untuk tahap ke dua dari Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Santunan kematian dalam bentuk cek tersebut bisa  dicairkan di bank BJB.

“Alhamdulillah… ternyata program santunan kematian ini masih ada,” ucap Ny. Sumarni, warga Kec. Tapos usai menerima cek dana kematian anaknya Alm. Soleh di kantor Dinsos Kota Depok, Kamis (20/7) bersama sejumlah ahli waris lainnya .

Dana yang diterima tentunya untuk memperbaiki makam anaknya jika memang ada sisanya untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Ia berterimakasih kepada Pemkot Depok, petugas kecamatan dan kelurahan yang telah membantu menguruskan sejumlah administrasi berkaitan penerimaan santunan kematian anaknya.

Tidak Diseleksi

Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Depok, Ahmad Kafrawi, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan (SK) Walikota, No.903/203/Kpts/dinsos/Huk/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang penetapan penerimaan bantuan sosial yang tidak terencana dalam program santunan kematian.

Ada sekitar 535 orang ahli waris warga prasejahtera dalam tahap ke dua ini yang memperoleh santunan kematian sebesar Rp 2juta yang dicairkan mulai 17 Juli 2017 hingga 25 Juli 2017 mendatang, katanya yang menambahkan tidak ada perubahan mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan layanan ini sama seperti tahun tahun sebelumnya.

Ditambahkan Ahmad Kafrawi, bila mereka yang meninggal dunia atau ahli waris ingin mengajukan santunan kematian dan tidak memiliki persyaratan minimal KTP tentunya dapat dilihat dari Nomor Induk Keluarga (NIK) KK miliknya.

Bila namanya  ada dalam panduan data basis terpadu (PDBT) sebagai orang miskin tentunya dapat diberikan santunan. “Yang jelas kami dari Dinsos tidak ada seleksi. Kami tinggal menerima sejumlah berkas yang diberikan dari kelurahan,” tuturnya. (anton/tri)