Thursday, 24 August 2017

ORANG MISKIN BERTAMBAH

Kamis, 20 Juli 2017 — 5:15 WIB

Oleh H. Harmoko

JUMLAH penduduk miskin bertambah? Begitulah. Seperti dirilis oleh BPS awal pekan ini, jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2017 mencapai 27,77 juta, bertambah sekitar 10.000 orang dibandingkan dengan angka per September 2016 yang 27,76 juta orang.

Laporan BPS itu menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan pemerintah belum berdampak secara positif bagi masyarakat. Di mana masalahnya?

Kita tahu, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Ada ekspansi APBN untuk membuka lapangan pekerjaan di desa-desa, ada kemudahan perizinan untuk membuka usaha ritel, ada rangsangan juga kepada swasta membuka usaha jasa transportasi secara daring seperti Gojek dan Grab, dan entah apa lagi.

Dari waktu ke waktu, kemiskinan memang menjadi problem yang tak pernah tuntas diatasi. Dalam ilmu sosilogi dikenal istilah kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang secara struktur sosial akan selalu ada di mana pun dan kapan pun. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi angkanya.

Ada juga yang berpendapat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi pada struktur-struktur sosial akibat kebijakan pemerintah, bisa struktur politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Kebijakan-kebijakan itu dibuat sebenarnya untuk mengatasi kemiskinan, tetapi di sisi lain juga menciptakan kemiskinan baru.

Tengok, misalnya, untuk mengatasi devisit APBN, pemerintah menggalakkan penerimaan pajak maupun menaikkan tarif listrik. Secara neraca APBN hal itu memang dibutuhkan, orientasinya juga untuk meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Kalau upaya itu belum berhasil, bahkan angka kemiskinan justru bertambah, pasti ada yang perlu dikoreksi.

Dalam hal penaikan tarif listrik saja, bukan tidak mungkin memberikan dampak inflasi, berdampak kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat. Bagi rakyat kecil, kenaikan tarif listrik atau pencabutan subsidi sama artinya dengan bertambahnya pengeluaran.

Tidak hanya orang miskin yang terkena dampak kebijakan pemerintah. Target penerimaan pajak maupun kebijakan eń∑onomi lain cukup memukul juga orang-orang kaya. Maka, tidak aneh ketika Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Sairi Hasbullah, mengemukakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir jumlah kekayaan yang dihimpun oleh orang kaya semakin menurun.

Entah di mana letak persoalannya. Program sudah banyak. Dana telah pula banyak digelontorkan. Sepertinya mesin kebijakan pemerintah belum berjalan sebagaimana seharusnya. Saatnya para anggota kabinet duduk bersama lagi untuk menyelaraskan komponen-komponen mesin kebijakannya. ( * )