Wednesday, 21 November 2018

Lembaga Penegak Hukum Harus Duduk Bersama Cegah Korupsi

Sabtu, 22 Juli 2017 — 5:30 WIB
pejabatkorupsi

JAKARTA (Pos Kpta) – Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Bambang Setyo Wahyudi menggagas pemikiran agar lembaga penegak hukum, k duduk bersama guna melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Lembaga penegak hukum dimaksud, adalah KPK, Kejaksaan Agung dan Polri serta Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).

“Kenapa saya lempar isu ini, karena angka korupsi terus meningkat. Sumber daya habis hanya untuk mengusut kasus korupsi. Lalu, saya terpikirkan, kenapa tidak kita intensifkan pencegahan,” katanya , Jumaf (21/7).

Dia mengingatkan dengan penekanan kepada pencegahan bukan berarti pemberantasan korupsi berkurang. “Keduanya berjalan seiring sejalan sehingga pemberantasan korupsi tidak dimaknai hanya menahan, menuntut dan mengeksekusi terpidana. ”

Bambang mencontohkan pemberian imunisasi anak-anak dan berbagai pendekatan kesehatan lain, dengan maksud agar anak-anak bisa tumbuh sehat dan orang tua terhindar dari pengeluaran biaya berobat anak-anak mereka.

“Kalau kita kembali kepemberantasan korupsi, maka sejak awal mulai perencanaan hingga pelaksanaan sudah didampingi dan diberitahukan potensi-potensi penyebab korupsi. Insya Allah, angka korupsi bisa ditekan. ”

Jika kemudian, setelah diberitahu melalui proses pendampingan, masih muncul praktik korupsi, maka disikat saja. “Artinya, orang atau mereka yang terlibat memang dikategorikan orang nakal dan punya niat jahat. ”

Menurut Bambang, yang terus mendampingi lembaga pemerinah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Daerah, korupsi bisa terjadi karena orang tidak tahu regulasi dan bukan karena ada niat dan perilaku menyimpang. (ahi)