Tuesday, 12 December 2017

URBANISASI DAN EKONOMI PEDESAAN

Kamis, 27 Juli 2017 — 5:34 WIB

Oleh H. Harmoko

INI problem klasik kota-kota besar di seluruh dunia, termasuk Jakarta. Urbanisasi. Tidakkah dana desa Rp1 miliar lebih yang dikucurkan oleh pemerintah pusat bisa mengerem laju perpindahan penduduk desa ke kota?

Sebagai pusat perputaran uang terbesar di Indonesia, Jakarta masih menjadi tumpuan harapan masyarakat pedesaan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Inilah yang selalu membuat pening Pemprov DKI. Menolak urbanisasi, tentu, tak mungkin dilakukan karena terkait dengan hak asasi setiap warga negara.

Dalam catatan Pemprov DKI, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Gubernur Djarot Saiful Hidayat, setiap tahun Jakarta ketambahan penduduk lebih dari 100.000 orang, baik yang datang setelah Lebaran maupun pada bulan-bulan lainnya.

Pertambahan pendatang baru yang terjadi pascalebaran tertinggi terjadi tahun 2015, mencapai 70.000 orang, naik sekitar 10.000 dibandingkan dengan setelah Lebaran 2014 yang 60.000 orang. Ditambah pendatang baru di luar setelah Lebaran, mencapai 100.000 orang setiap tahunnya.
Dalam jumlah itu, rata-rata adalah mereka yang tidak memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Jakarta. Konsekuensinya, mereka pun masuk ke lapangan kerja sektor informal.

Fakta itu mengingatkan kita bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah pula ikut mencari cara untuk mengendalikan arus urbanisasi. Program dana desa diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan jumlah lapangan kerja di desa-desa, agar penduduk desa tidak mencari pekerjaan ke kota.

Porsi dana desa itu pun terus ditambah dari tahun ke tahun. Tahun 2015, misalnya, dana desa baru dialokasikan Rp20,7 triliun, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi Rp46,9 triliun. Tahun 2017 ini meningkat lagi menjadi Rp89 triliun. Dengan angka seperti itu maka per desa mendapatkan lebih dari Rp1 miliar.

Adakah yang salah dalam pengelolaanj dana itu? Dari tahun ke tahun, alasan utama penduduk desa merantau ke kota adalah terbatasnya lapangan kerja di desa, selain beberapa faktor lain. Oleh karena itu, program dana desa dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Kalau ternyata program itu belum juga mampu mengendalikan perpindahan penduduk dari desa ke kota, pemerintah harus melakukan evaluasi. Harus ada skala prioritas sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa. Artinya, dari aspek perencanaan, dibutuhkan orang-orang kreatif untuk memberikan pendampingan kepada para perangkat desa.

Perencanaan harus diorientasikan pada peningkatan potensi desa bersangkutan, selain penggarapan proyek-proyek fisik yang bersifat padat karya. Untuk proyek fisik umumnya bersifat temporer. Artinya, harus ada terobosan lain misalnya yang terkait dengan potensi sumber daya alam desa setempat itu tadi.

Muara untuk itu semua adalah meningkatnya perekonomian masyarakat pedesaan sehingga mereka tidak harus berbondong-bondong mencari pekerjaan ke kota. Insyaallah. ( * )