Sunday, 22 October 2017

KOSONGNYA SPIRITUALITAS

Senin, 31 Juli 2017 — 5:16 WIB

Oleh H. Harmoko

POLITIK tanpa spiritual tampaknya sedang melanda Indonesia. Banyak contoh untuk menggambarkan hal itu, termasuk polemik tentang ambang batas perolehan suara partai yang bisa mengajukan calon presiden.

Sesuai UU Pemilu yang baru disahkan beberapa hari lalu, partai yang bisa mengajukan capres minimal harus memperoleh 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional. Pro dan kontra tak terhindarkan.

Polemik perihal itu semakin mempertegas bahwa politisi dan petinggi negara ini hanya fokus pada perebutan kursi kekuasaan. Rakyat disuguhi wacana tang tidak mendidik. Urusan negara seolah hanya soal perebutan kursi kekuasaan.

Tengok, misalnya, ketika Presiden Jokowi menyoal adanya partai yang berkeberatan terhadap ambang batas perolehan suara itu, pernyataannya justru membingungkan masyarakat.

Kata Presiden Jokowi, “Kenapa dulu tidak ramai? Dulu, ingat, dulu (mereka) meminta dan mengikuti (ketentuan ambang batas 20-25%), kok sekarang jadi berbeda?” Pernyataan ini membingungkan masyarakat, mengingat sistem pemilu yang sudah-sudah tidak dilakukan serentak, sedangkan Pemilu 2019 dilakukan serentak.

Pemilu 2009 dan 2014 bisa menggunakan ambang batas 20-25% karena pileg dilakukan terlebih dulu sebelum pilpres. Dengan begitu, suatu partai bisa ketahuan terlebih dulu mendapat suara berapa persen, sehingga bisa mengajukan capres atau tidak.

Hal itu berbeda dengan Pemilu 2019 (yang pileg dan pilpresnya dilakukan berbarengan). Karena pileg dan pilpres dilakukan berbarengan, bagaimana cara menentukan suatu partai bisa atau tidak mengajukan capres, mengingat hasil pileg belum diketahui? Apa menggunakan hasil pileg 2014? Bukankah hasil pileg 2014 itu untuk kepentingan Pilpres 2014 dan telah selesai?

Polemik seperti itu mencerminkan bahwa para petinggi negara dan elite politik hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan. Dalih bahwa UU telah disahkan secara demokratis, juga mengilustrasikan telah dikedepankannya formalitas prosedural, mengabaikan akal sehat.

Itulah contoh bahwa politik kita sepertinya sedang mengalami kekosongan spiritual. Ketika pemimpin tidak mampu mengenali kekosongan tersebut secara seksama, seperti pernah diajarkan oleh Ki Ageng Suryomentaram, akan membuat tiga hal tidak berfungsi dengan baik: pancaindra, rasa hati, dan pengertian.

Pancaindra yang tidak berfungsi secara baik membuat fakta yang dilihat dan dirasakannya hanya sebatas sebagai fakta. Dianggap biasa saja. Rasa hati tidak tergerak. Akibatnya, tidaklah muncul apa yang disebut pengertian. Padahal, pengertian dapat menentukan hal-hal yang berasal dari pancaindera dan rasa hati, yakni persepsi.

Pada gilirannya, persepsi itulah yang akan melahirkan sikap. Salah bepersepsi maka akan lahir sikap yang tidak pas terhadap banyak hal. Kasus beras, kasus impor garam, kasus Perppu Ormas, kasus UU Pemilu, dan entah apa lagi, sangat mungkin terjadi karena kekosongan spiritual itu. Duh … ( * )