Tuesday, 13 November 2018

MK Tolak Permohonan Uji Materi yang Diajukan Parpol

Rabu, 2 Agustus 2017 — 19:46 WIB
Mahkamah Konstitusi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohan uji materi (judicial review) terhadap Undang-undang Pemilihan Umum, yang diajukan partai politik (Parpol) atau pengurusnya, karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

“Dasar hukumnya, putusan MK Nomor 45 Tahun 2016,” kata Juru vicara MK Fajar Laksono, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (2/8).

Fajar menjelaskan sesuai putusan MK itu, maka parpol, pengurus parpol, anggota DPR juga anggota parpol dimana yang bersangkutan ikut membahas undang-undang yang diuji materi, maka mereka tidak memiliki legal standing.

“Majelis hakim sangat memperhatikan legal standing saat permohonaannya diajukan oleh anggota parpol, pengurus parpol yang punya wakil-wakil untuk menyusun UU gina membentuk UU,” terangnya.

Partai Demokrat (PD) sedianya akan meminta konsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Pemilu terkait aturan presidential threshold. Namun, MK belum bisa menerima kunjungan konsultasi itu dan menyatakan partai politik tidak punya hak gugat judicial review sebuah UU.

Pada bagian lain, Fajar menyatakan tentang permohonan Partai Demokrat (PD) untuk konsultasi dengan MK, terkait UU Pemilu, khususnya Presidential Threshold, masih akan dipertimbangkan, mengingat materi konsultasi sangat berpotensi guna diuji materi di MK.

“Jika konsultasi sebatas hukum acara kita terima. Sama seperti calon-calon pemohon yang lain, tapi kalau konsultasinya mengenai substansi itu tidak bisa, karena secara konstitusi, MK memang tidak boleh meski yang tidak boleh itu adalah hakim.” (ahi)