Thursday, 24 August 2017

Gerakan Audit Sosial Cegah Korupsi Dana Desa

Sabtu, 5 Agustus 2017 — 5:30 WIB

MELALUI  kolom ini beberapa waktu lalu kami singgung bahwa penyaluran dana desa perlu diawasi super ketat karena mengandung kerawanan. Kerawanan dimaksud di antaranya penggunaan tidak tepat sararan, tidak tepat guna, termasuk rawan diselewengkan.

Kemungkian penyelewengan bisa terjadi karena adanya kepentingan kelompok tertentu terhadap penunjukkan pembangunan infrastruktur yang bukan merupakan kehendak masyarakat setempat. Bisa juga karena adanya kolusi.

Kasus korupsi dana desa yang melibatkan Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan serta pejabat inspektorat makin memperkuat bukti adanya kekhawatiran tersebut.

Memang, sejak tiga tahun dana digelontorkan, baru satu kasus yang terkuak. Artinya masih banyak yang baik dan benar. Meski begitu, tidak berarti melemahkan pengawasan.

Justru pengawasan harus lebih diperketakt mengingat penyaluran dana makin besar jumlahnya.
Seperti diketahui, ‎saat awal diluncurkan, dana desa dialokasikan sebesar Rp20 triliun. Tahun berikutnya ditingkatkan menjadi Rp47 triliun dan tahun ini berada pada angka Rp60 triliun. Total dana yang dikucurkan dalam tiga tahun ini sudah Rp127 triliun.

Kita tentu mengapresiasi dana desa yang dikucurkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan dana diharapkan perekenomian desa kian berkembang, produktivitas masyarakat makin meningkat dan tingkat daya beli masyarakat juan makin meningkat.

Target ini akan tercapai jika dana desa digunakan tepat sararan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan dialokasikan berdasarkan kehendak pejabat karena terseselubung kepentingan politik atau kepentingan kelompoknya. Apalagi jika terjadi kolusi ( kongkalikong) sehingga dana desa menjadi bancakan. Jika itu yang terjadi manfaat yang dirasakan rakyat sangatlah kecil.

Oleh sebab itu, sangatlah tepat jika pengawasan dana desa melibatkan semua elemen masyarakat. Tak ada salahnya menggandeng peran perguruan tinggi dan para mahasiswa untuk ikut serta mengawasi dana desa, mulai dana ini diturunkan, penyaluran hingga pertanggungjawaban program.

Audit sosial perlu digalakkan di masing – masing desa yang melibatkan peran pemuda dan mahasiswa dan tokoh masyarakat setempat. Menjadi kewajiban pejabat mulai dari lurah, camat hingga bupati/walikota serta aparat pengawas mendorong gerakan audit sosial. Bukan sebaliknya berusaha menutupi, mengintimidasi atau menakut – nakuti.

Bagi pejabat yang bersih dan amanah kita meyakini akan mendorong dan memfasilitasi serta memberikan ruang sehingga pengawasan sosial berjalan profesional demi kemajuan desanya. ( *).