Friday, 20 October 2017

Staf Ahli dan Korupsi

Sabtu, 5 Agustus 2017 — 5:50 WIB
dul

Oleh S Saiful Rahim
“NAH, itu Dul Karung. Mari kita tanya dia,” kata seorang hadirin warung kopi Mas Wargo ketika mendengar Dul Karung beri salam tepat di depan pintu masuk warung kopi.

“Jawab dulu salamnya. Walaupun memberi salam hukumnya sunah, tapi menjawab salam adalah wajib. Makanya ngaji dong. Baca kitab, jangan baca medsos melulu,” tanggap hadirin lain yang entah siapa dan duduk di sebelah mana.

Jawaban, “Wa alaykum salam,” pun tiba-tiba terdengar dari setiap sudut warung Mas Wargo, sehingga mereka yang tidak sempat menjawab jadi mengulum senyum.

“Dul, bagaimana tanggapanmu mengenai sikap anggota DPRD DKI Jakarta yang masih tetap ngotot meminta tenaga staf ahli?” tanya orang yang duduk di dekat pintu masuk warung sambil segera bergeser memberi tempat Dul Karung duduk.

“Itu kan membuktikan benarnya sinyalemen banyak orang selama ini bahwa anggota DPR itu di tingkat mana pun, pusat atau daerah, tidak semua kompeten duduk di sana. Banyak orang yang beruntung ditunjuk parpolnya untuk duduk di bangku lembaga yang terhormat tersebut,” jawab Dul Karung dengan lagak sok tahu.

“Apa maksudmu beruntung, Dul? Kalau parpol menunjuk orang yang tidak kompeten sebagai wakilnya di parlemen, itu kan justru merugikan parpol itu sendiri,” tanggap orang yang duduk di ujung kiri bangku panjang. Satu-satunya tempat duduk untuk semua pelanggan warung kopi itu.

“Mungkin saja parpolnya rugi menunjuk orang yang tidak kompeten duduk di parlemen, tapi kalau orang yang menunjuknya itu bisa dapat keuntungan, gimana?” jawab si Dul sambil meneguk teh panas pesanannya.

Beberapa orang tersenyum, bahkan ada juga yang tertawa mendengar jawaban Dul Karung.

“Anak kecil pun tahu, orang yang bersikeras minta staf ahli tentu bukan seorang ahli,” kata Dul Karung lagi setelah mendengar omongannya mendapat tanggapan baik.

“Sekarang ada lagi satu hal yang sangat merisaukan. Ada pemerataan salah kaprah,” kata orang yang duduk di kanan Dul Karung dengan nada gundah.

“Apa maksud, Bung?” tanya orang yang duduk di sebelah kanan orang itu.

“Pemerataan korupsi dana desa. Lihat saja apa yang kini terjadi di Pamekasan, Madura. Bupati, kepala kejaksaan negeri, inspektur inspektorat, kepala bagian administrasi inspektorat, dan Kepala Desa Dassok, semua ditangkap karena diduga korupsi. Kayaknya di Pamekasan sedang dilangsungkan atraksi korupsi besar-besaran,” jawab orang yang duduk di kanan Dul Karung.

“Betul itu. Apa yang terjadi di Pamekasan sana benar-benar memalukan orang Madura yang terkenal sebagai orang-orang yang kuat berpegang pada agama,” sambar orang yang duduk tepat di kiri Dul Karung.

“Dana untuk desa dari tahun ke tahun bertambah terus. Kalau tahun 2015 dana yang turun ke desa Rp 20,76 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun, dan tahun 2017 ini Rp 60 triliun. Kalau dana tersebut tidak bisa aman dari jambretan para koruptor, astaghfirullah,” kata orang yang duduk di kanan Dul Karung lagi.

“Anehnya, sampai habis Lebaran lalu orang desa yang ikut ke kota masih terus melimpah ruah,” potong Dul Karung.

“Lha apa hubungannya Dul?” tanya Mas Wargo yang sehabis mudik Lebaran, baliknya bawa keponakan dan kini menjadi asisten warung kopinya.

“Ya di desa sekarang kan bukan hanya dana berlimpah, korupsi juga tinggal meniru. Contohnya banyak,” kata Dul Karung sambil ngeloyor meninggalkan warung. ( syahsr@gmail.com )*