Thursday, 24 August 2017

Redam Pengadilan Jalanan

Selasa, 8 Agustus 2017 — 5:24 WIB

FENOMENA aksi pengadilan jalanan atau street justice hingga saat ini belum bisa diredam. Bisa ditebak, main hakim sendiri mengadili seseorang yang dituduh melakukan aksi kriminal akan menjurus pada aksi sadis. Bahkan berujung kematian. Padahal tertuduh belum tentu pelaku kejahatan.

Belum lama terjadi, tepatnya Selasa 1 Agustus 2017, M Alzahra, tukang servis barang elektronik, dikejar-kejar warga sekampung dan akhirnya tewas dibakar hidup-hidup. Ia dituduh mencuri amplifier di sebuah musala di Bekasi, padahal barang yang dibawanya punya konsumen.

Aksi serupa juga menimpa seorang lelaki yang terpergok membobol mobil di Parung, Bogor, pada 1 Agustus lalu. Dia diikat di tiang listrik, lalu dikeroyok sampai meninggal dunia. Pada Maret 2017, aksi massa juga nyaris merenggut nyawa satu pemuda di Bekasi Selatan. Dia diikat di tiang listrik lalu dikeroyok gara-gara dalam kondisi mabuk naik motor menabrak anak kecil.

Sederet peristiwa ini cukup menggambarkan betapa sebagian masyarakat masih memilih mengadili sendiri orang yang diduga berbuat jahat. Emosi masyarakat tidak terkontrol ketika mendengar teriakan ‘maling’, lalu spontan bergerak mengadili sendiri orang tersebut. Yang membuat miris adalah bila korban penganiayaan ternyata bulan pelaku kejahatan.

Gejala sosial ini tidak bisa terus dibiarkan. Secara psikologis, masyarakat mungkin sudah kesal dengan kejahatan yang kerap terjadi di wilayahnya. Ditambah tekanan ekonomi dan kesenjangan sosial, yang juga membuat warga frustasi. Kemarahan dilampiaskan ketika ada terduga pencuri tertangkap. Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat apatis terhadap hukum.

Namun apapun alasannya, mengeksekusi terduga pelaku kejahatan, adalah perbuatan melawan hukum. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Polisi memang terbantu dengan kepedulian warga menangkap pelaku kejahatan. Tetapi bukan untuk dieksekusi, melainkan serahkan pada polisi. Biarlah pengadilan yang mengadili.

Aksi massa harus segera diredam. Dalam hal ini peran ‘tiga pilar’ yaitu kepolisian memelalui Bhabinkamtibmas, Babinsa (TNI) dan perangkat kelurahan sangat penting. Tingkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat di wilayah tugas masing-masing. Bangsa kita bukanlah bangsa bar-bar, dan hukum di negeri ini bukan hukum rimba. **