Tuesday, 12 December 2017

Bagaimana Seharusnya Memasang Bendera?

Rabu, 9 Agustus 2017 — 6:25 WIB
bendera

HARGA bendera merah putih berikut tiangnya, sebetulnya tidak mahal. Tapi di lapangan, untuk menyambut HUT ke-72 RI ini, banyak warga kota yang memasang asal-asalan. Tapi maklum sajalah, sebab di UU Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, di situ tak ada pasal yang mengatur secara detil bagaimana seharusnya setiap rumahtangga pasang bendera merah putih.

Seminggu lagi bangsa Indonesia memperingati HUT ke-72 RI. Presiden Jokowi pun melalui Sekretaris Negara telah memerintahkan semua lembaga negara dan perkantoran pemerintah dan swasta pasang bendera merah putih dari tanggal 1 hingga 31 Agustus mendatang. Sejumlah Pemprov kemudian juga mewajibkan warga masyarakat untuk memasang Sang Saka sebulan penuh.

Di Jakarta sepertinya tak ada Instruksi Gubernur seperti itu. Tapi warga kota banyak yang dengan kesadaran sendiri, tanpa diperintah negara pun sejak 1 Agustus lalu telah memasangnya. Tapi ya itu, banyak yang pasangnya asal-asalan, terkesan tidak menghargai simbol negara. Bisa tidak sempat, bisa juga semuanya diserahkan kepada pembantu atau pesuruhnya.

Di Kaveling DKI Cipayung Jakarta Timur misalnya, penghuninya mayoritas golongan menengah ke atas. Tapi cara masangnya bendera, ya ampuuun, terkesan melecehkan simbol negara. Ada yang tiangnya bekas gagang pengepel lantai, sisa pipa paralon disambung-sambung. Paling banyak, bendera Sang Saka dipasang pada potongan bambu sepanjang 1 meter disangkutkan pada pintu garasi.

Ada juga yang pakai tiang tinggi, tapi menyatu dengan tiang antene TV. Bahkan ada pula yang dipepetkan dengan tiang neon boks promosi usaha. Bayangkan, bendera saja tak diberi kesempatan berkibar secara merdeka. Ada pula yang rumahnya besar, pasang benderanya “nyenil” dengan tiang ala kadarnya. Tapi begitu diingatkan pengurus RW tersinggung dengan mengatakan, “Bapak jangan mengajari saya!”

Dalam UU Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, kewajiban warga negara pasang bendera setiap peringati HUT RI ada di atur di pasal 7 ayat 3. Tapi di situ memang tidak dirinci seberapa ukuran tiangnya dan bagaimana bentuknya. Jadi tidak pasang sama sekali pun sebetulnya takkan konsekuensi hukum, karena memang UU tak memberikan
sanksi.
Tapi sebagai warga negara yang mencintai republiknya, mestinya ingat
perjuangan para pendahulu kita. Demi mempertahankan merah putih, mereka banyak yang berkorban nyawa, bukan sekedar harta dan tenaga. Tapi kita-kita yang tinggal menikmati kemerdekaan itu, masak beli tiang bendera seharga Rp15.000 saja tidak mampu? – slontrot