Thursday, 24 August 2017

Parkir dan BBNKB Naik Bisakah Urai Kemacetan?

Kamis, 10 Agustus 2017 — 5:24 WIB

KEMACETAN di Jakarta dari masa ke masa semakin kronis. Hampir tiada hari tanpa kemacetan. Baik pagi, siang, malam atau hari biasa maupun libur kemacetan tetap menyergap aktivitas warga.

Kondisi ini membuat gerah Pemprov DKI Jakarta. Aneka solusi sudah dan sedang dilakukan, mulai dari memperbanyak jalur busway, membangun light rail transit (LRT), mass rapid transi t(MRT) dan lainnya.

Kini atas nama demi mengurai kemacetan, Pemprov DKI Jakarta akan menambah cara lain yakni menaikkan tarif parkir menjadi 10 persen dari sebelumnya dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dari 10 persen menjadi 20 persen.

Sebagai payung hukum memberlakukan kenaikan tarif parkir dan pajak BBNKB, Pemprov bareng dengan DPRD DKI Jakarta sedang merevisi Perda Nomor 9/2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor serta Perda Nomor 16/2010 tentang Pajak Parkir.

Pertimbangannya dengan ongkos parkir mahal dan melambungkan pajak BBNKB, bisa mengerem pemakaian kendaraan terutama mobil pribadi. Lantaran serba mahal, pemilik mobil meninggalkan kendaraannya dan beralih naik angkutan umum.

Semangat dan upaya Pemprov DKI Jakarta mengurai kemacetan tentu harus didukung. Semua tahu pertumbuhan kendaraan di Jakarta sulit dibendung. Sesuai dengan data, setiap empat warga memiliki satu mobil dan setiap dua warga memiliki satu sepeda motor. Akibatnya kemacetan parah tak bisa terhindarkan. Tetapi, apakah dengan tarif parkir dan BBNKB naik bisa memaksa warga tinggalkan mobil hingga akhirnya mengurai kemacetan?

Hampir di negara maju seperti Jepang, Singapura, Eropa maupun negara-negara lain, untuk mengatasi kemecatan memang salah satunya dengan menarik tarif parkir mahal dan membuat pajak BBNKB melonjak. Hanya saja, kebijakan itu dibarengi dengan penyediaan sarana transportasi umum yang nyaman, aman, dan murah.

Bila transportasi umum yang nyaman, aman, dan murah sudah tersedia, pemilik kendaraan akan meninggalkan mobil maupun motornya. Mereka akan pindah naik angkutan umum. Selain itu, sarana transportasi umum juga harus terintegrasi, sehingga memudahkan warga beraktivitas.
Jangan sampai Pemprov DKI Jakarta dinilai cuma bisa menarik tarif parkir mahal dan menetapkan pajak BBNKB mahal, tetapi tidak menghadirkan dampak positif terhadap penguraian kemacetan maupun pelayanan masyarakat di sektor penyediaan sarana transportasi umum yang memadai. @*