Friday, 22 September 2017

Perpanjang Jalur Ganjil Genap, Pemprov Harus Tambah Angkutan Umum

Sabtu, 12 Agustus 2017 — 16:26 WIB
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra (yendhi)

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra (yendhi)

JAKARTA (Pos Kota) – ┬áPemerintah Provinsi (Penprov) DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya terus mengkaji terkait wacana untuk memperpanjang jalur ganjil-genap (gage) hingga Jalan Rasuna Said dan pembatasan motor hingga Bundaran Senayan.

Rapat koordinasi terus dilakukan antara pemda dan Ditlantas Polda Metro Jaya serta instansi terkait lainnya yang akan dilanjutkan pada tahap sosialisasi uji coba dan evaluasi.

Ditlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengatakan, Pemprov DKI memang berhak melakukan pembatasan kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat 3.

Dimana disebutkan pembatasan Lalu Lintas dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ya, tentu karena sudah terjadi kepadatan, dalam undang-undang disebutkan bisa dilakukan pembatasan dalam waktu dan lokasi,” kata Halim saat dikonfirmasi Sabtu, (12/8/2017).

Menurutnya, saat mulai diterapkan nanti pihaknya siap melakukan pengawasan dengan menempatkan anggotanya di sepanjang jalur yang telah ditetapkan dilarang.

Namun, Halim berharap bahwa Pemprov juga memikirkan untuk memaksimalkan fasilitas jalan dan menambah armada angkutan umum sebelum penetapan larangan melintas dan perpanjang jalur ganjil-genap.

“Saya sarankan kepada Pemprov, itu harus dilengkapi dulu sarana angkutan-angkutan diperbaiki, diperbanyak tapi sudah banyak kalau angkutan,” katanya Halim.

“Kemudian infrastruktur sudah harus baik, supaya masyarakat juga beralih ke angkutan umum, termasuk rambu-rambu nya harus jelas juga. Sehingga masyarakat tidak terjebak, jangan nanti dibilang terjebak,” pungkasnya. (Yendhi/win)