Wednesday, 13 December 2017

DKI Gagal Berdayakan Ekonomi Penghuni Rusun

Minggu, 13 Agustus 2017 — 6:20 WIB
Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara.

Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara.

JAKARTA (Pos Kota) – DPRD DKI menilai Pemprov DKI gagal dalam memberdayakan penghuni rusun. Terbukti dengan banyaknya penghuni yang tidak sanggup membayar uang sewa tempat tinggal milik pemerintah tersebut.

Ketua Komisi A DPRD DKI, Riano P Ahmad, mengungkapkan pihaknya sangat mendukung dengan program penataan pemukiman yang digulirkan pemprov. Namun politisi PPP ini menyayangkan hal tersebut tidak diikuti dengan pemberdayaan ekonomi penghuni.

Pasalnya dikatakan Riano banyak dari penghuni terutama yang merupakan warga relokasi terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. “Mereka tidak bisa bayar karena mereka memang tidak punya uang. Karena mungkin mereka sudah kerja lagi lantaran lokasi rusun yang sangat jauh dari tempat tinggalnya semula,” ujar Riano, Sabtu (12/8).

Karenanya ia meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) menggalakkan program pemberdayaan bagi warga rusun. Langkah tersebut dinilai bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan warga yang kesulitan membayar retribusi rusun.”Intinya harus digencarkan program pemberdayaan dengan kursus-kursus. Karena selama ini warga rusun minim pendapatan. Kebutuhan warga di rusun harus diinventarisir lalu ditindaklanjuti dengan program kerja,” tukasnya.

PROGRAM PELATIHAN

Secara terpisah, Sekdaprov DKI, Saefullah, mengaku telah meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait menggandeng pengusaha untuk memberikan pelatihan kewirausahaan. “Semua SKPD terkait sudah diperintahkan untuk buat program pelatihan di rusun. Bisa pelatihan keterampilan potong rambut, rias wajah, menjahit, tukang batu, dan tukang kayu,” ujar Saefullah.

Pemberdayaan ini, sambungnya, bertujuan agar warga rusun memiliki modal kemampuan dalam rangka menunjang kebutuhan hidup mereka.”Kalau mereka terampil, bisa untuk cari pekerjaan atau menjadi wirausahawan,” katanya.

Saefullah menambahkan, dengan memiliki penghasilan yang cukup, maka kesulitan untuk membayar uang sewa rusun semakin berkurang. “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga Dinas Sosial harus bisa melaksanakan program pemberdayaan warga rusun ini,” tandasnya.

Seperti diketahui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) menemukan dari 9.522 unit rusun yang menunggak iuran, 6.514 merupakan warga relokasi, sedangkan sisanya, 3.008 merupakan warga umum. Dengan jumlah total tunggakan mencapai Rp31.703.806.782.(ruh/ird)