Saturday, 19 August 2017

Problem Ketenagakerjaan Muncul Akibat Supply dan Demand SDM Tak Imbang

Minggu, 13 Agustus 2017 — 10:40 WIB
Menaker M. Hanif Dhakiri.(Ist)

Menaker M. Hanif Dhakiri.(Ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Ketidakseimbangan antara supply and demand  sumberer daya manusia (SDM)  dapat mengakibatkan berbagai problem Ketenagakerjaan. Salah satunya under utilization. Yakni, jenis pekerjaan tidak sesuai dengan level pendidikan.

Karena itu Menaker menegaskan perlu dijaga keseimbangan ntara supply and demand (penawaran dan permintaan) SDM. Keseimbangan tersebut menjadi concern agar pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja mampu berjalan maksimal.

“Penyesuaian ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi dibutuhkan keterlibatan semuanya. Tapi Pemerintah harus memimpim untuk menyeimbangkannya,” kata Menaker  saat memberikan pengantar materi “Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia saat ini dan masa depan” di ruang Tripartit, gedung Kemnaker Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Menurutnya, selama supply and demand tidak seimbang, maka pasar kerja kita juga akan sangat dinamis, serikat pekerjanya juga “mainnya” itu-itu saja tidak bergeser dari upah dan outsourcing.

Lebih jauh Menaker Hanif mengatakan tantangan yang dihadapi ketenagakerjaan Indonesia sangat besar.

Selama ini isu ketenagakerjaan lebih dipandang sebagai isu pinggiran bukan isu penting atau sentral. “Ini bisa terlihat dari republik ini secara keseluruhan menempatkan masalah ketenagakerjaan dalam seluruh pekerjaan. Ini masih menjadi persoalan,” ujarnya.

Padahal isu ketenagakerjaan sejatinya merupakan isu strategis karena yang diukur sebuah pemerintahan sebenarnya adalah bagaimana pertumbuhan lapangan pekerjaan dan bagaimana pertumbuhan penyerapan lapangan pekerjaan tersebut.

“Pemerintahan apapun bisa disebut hebat jika diukur dari hal sederhana, yang bisa dilihat rakyat yakni masalah ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dorong  Retrainning

Ditambahkan Menaker Hanif,  pihaknya juga fokus memperkuat akses dan mutu untuk melakukan trainning dan retrainning. Bukan hanya pemerintah tetapi juga pihak swasta.

“Kita harus kasih pilihan ke rakyat  yang banyak. BLK pemerintah atau BLK swasta silahkan. Yang penting pemerintah kasih standard. Apabila pemerintah memiliki anggaran silahkan saja subsidi BLK pemerintah atau subsidi warganegara yang ingin mengikuti pelatihan kerja di manapun,” kata Menaker Hanif.(Tri)