Sunday, 18 November 2018

Dipanggil KPK, Farhat Abbas Mangkir

Jumat, 18 Agustus 2017 — 15:48 WIB
Gedung KPK

Gedung KPK

JAKARTA (Pos Kota) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menggali keterangan dari Farhat Abbas, Jumat (18/8/2017). Sedianya, ia dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas dugaan kesaksian palsu dalam kasus korupsi e-KTP dengan tersangka anggota DPR fraksi Golkar, Markus Nari. Namun, Farhat mangkir dari panggilan tersebut.

“Semua saksi yang dipanggil hari ini hadir, kecuali Farhat Abbas,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (18/8/2017) sore.

Sebelumnya, Farhat juga sempat menjalani pemeriksaan terkait kasus serupa di KPK, Rabu (26/4/2017). Saat itu ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR, Miryam S. Haryani.

Febri masih enggan menjelaskan alasan Farhat kembali diperiksa kali ini. Hanya saja, ia tak membantah pemeriksaan Farhat masih berkaitan dengan pemeriksaan pada saksi lainnya yang juga pengacara, Elza Syarif pada Jumat pekan lalu.

Eks calon Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara itu juga diduga diperiksa karena dianggap mengetahui soal kasus yang menyeret Markus sebagai tersangka.

“‎Dia (Farhat Abbas) diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, dalam hal ini sebagai pengacara, sama seperti saksi sebelumnya yang juga pengacara,” imbuh Febri.

Pada pemeriksaan Jumat pekan lalu, Farhat juga sempat datang ke KPK mendampingi Elza. Saat itu selain berharap pemeriksaan terhadap Elza bisa ditunda karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, ia pun mempertanyakan alasan koleganya itu terus diperiksa oleh KPK.

“Kan sudah jelas, kenapa dipanggil-panggil lagi. Rangkaian cerita siapa yang terlibat kan sudah jelas,” kata Farhat.

Terkait kasus ini, Markus Nari ditetapkan tersangka karena diduga mencoba mempengaruhi salah satu terdakwa dalam kasus e-KTP untuk memberikan keterangan yang tidak benar terkait posisi Markus yang namanya termasuk rangkaian besar proses e-KTP.

Nama Markus Nari dalam dakwaan juga diduga ikut menerima Rp4 miliar dan 13 ribu dolar AS terkait proyek e-KTP sebesar Rp5,95 triliun itu.

Atas perbuatannya, Markus Nari ‎disangkakan Pasal 21 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (julian)