Thursday, 22 November 2018

Hakim Tunda Vonis Penyuap Patrialis Akbar

Senin, 21 Agustus 2017 — 19:20 WIB
Suasana sidang kasus suap terhadap Patrialis Akbar

Suasana sidang kasus suap terhadap Patrialis Akbar

JAKARTA (Pos Kota) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menunda pembacaan putusan atas terdakwa Basuki Hariman dan Ng Fenny terkait tindak korupsi suap terhadap mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar.

Ketua majelis hakim Nawawi Pomolango beralasan, salah satu hakim anggota yang dari awal menyidangkan kasus itu tengah menunaikan ibadah haji. Mas’ud hakim anggota tersebut digantikan hakim anggota lain, Mustopo. Setelah melalui musyawarah hakim, diputuskan pembacaan putusan ditunda memberi waktu hakim pengganti yang baru memgikuti sidang 2 pekan untuk mempelajari berkas perkara.

“Dalam musyawarah kami rekan anggota hakim yang baru ini masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyimak berkas perkara. Dan makanya yang bersangkutan harus mempelajari lebih jauh lagi sehingga beliau bisa ikut dalam musyawarah,” kata Nawawi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Dengan alasan tersebut, majelis hakim memutuskan menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pemacaan putusan majelis hakim.

“Dengan alasan tersebut maka pembacaan putusan untuk hari ini beluk bisa kita dilakukan. Kita akan menangguhkannya hingga satu pekan ke depan. Jadi insy Allah pada hari senin mendatang tanggal 28 Agustus 2017,” imbuh Nawawi.

Dalam sidang yang berjalan hanya tiga menit tersebut, baik terdakwa Basuki Hariman dan Ng Fenny, jaksa KPK serta kuasa hukum menerima alasan penundaan dari majelis hakim.

Dalam kasus tersebut, jaksa penuntut umum KPK menuntut Basuki Hariman 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Ng Fenny dituntut hukuman 10 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Keduanya didakwa jaksa memberikan suap kepada Patrialis agar mempengaruhi putusan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan yang disidang oleh Mahkamah Konstitusi. (ikbal)