Thursday, 20 September 2018

Rp 60 Triliun Dikucurkan

Jaksa Agung: Kades Jangan Coba-coba Salahgunakan Dana Desa

Rabu, 23 Agustus 2017 — 19:40 WIB
Jaksa Agung M Prasetyo

Jaksa Agung M Prasetyo

JAKARTA (Pos Kota)  –  Jaksa Agung M Praserto minta kepala desa untuk tidak mencoba-coba melakukan penyimpangan dana desa (karena kalau itu sampai terjadi akan dipidanakan).

Dana desa yang dikucurkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT),  Agustus 2017 sebesar Rp60 triliun. Ini adalah kedua kali pengucuran dana desa.

“Kelola lah dan manfaatkan dana desa itu dengan baik dan benar,” pinta Prasetyo usai menerima kedatangan Sekjen Kemendes dan PDT Anwar Sanusi dan Ketua Satgas Dana Desa Bibit Samad Rianto (Mantan Komisoner KPK), di Kejaksaan Agung,  Rabu (24/8).

Menurut dia,  terjadinya penyimpangam dana desa bisa terjadi,  karena mereka mungkin belum memahami, tidak tahu mempertanggungjawabkan dan masalah miss manajemen.

“Juga, tidak transparan, kemudian tidak melibatkan warga masyarakat setempat sehingga tentunya dengan demikian masyarakat tidak tahu menah apa yang akan dilakukan dan berapa jumlah besaran dana yang disiapkan untuk itu,” katanya.

Terkait dengan pentingnya dana desa guna pembangunan desa,  Prasetyo berkoordinasi dengan Kemendes dan PDT dan Satgas Dana Desa.

“Tadi, kami bahas tentang hal-hal apa yang selama ini terjadi yang tentunya semuanya harus tau bahwa program dana desa ini sangat sangat penting terutama untuk mensejahterahkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memeratakan pembangunan,” kata Prasetyo.

Selain itu  Jaksa Agung mengagendakan,  Rabu (24/8) guna mengundang kepada desa se-Indonesia, guna penyuluhan soal dana desa. Namun, pertemuan ini diadakan oleh setiap kejaksaan negeri (Kejari) di setiap kabupaten dan kota .

“Soal Tim Pengawalan,  Pengamanan Pembangunan Pemerintahan (TP4) di daerah,  sifatnya mendampingi.  Bila diminta, mereka baru memberikan pendampingan dalam setiap penggunaan dana desa,” ujarnya.

Melalui Bank

Dalam pertemuan,  Prasetyo mengusulkam agar dana desa disalurkan melalui bank pemerintah dan tidak melalui  rekening kas desa, agar terkendali dan lebih mudah diawasi,  termasuk oleh pihak bank sendiri.

“Selama ini dana desa disalurkan oleh rekening kas umum negara kementerian keuangan itu kepada rekening kas umum daerah di kabupaten kota baru kemudian ke rekening kas desa,” ungkapnya.

Sekjen Kemendes dan PDT Anwar Sanusi menjelaskan dana desa yang akan dikucurkan,  Agustus sebesar Rp60.triliun dan ini pengucuran yang kedua.

Ketua Satgas Dana Desa Bibit Samad Rianto berjanji akan melibatkan semua unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)  untuk mengawasi dana desa.  (ahi/win)