Tuesday, 25 September 2018

DKI Kumpulkan Data Aset Lahan Mangkrak untuk Bangun RPTRA

Sabtu, 2 September 2017 — 17:07 WIB
Sejumlah anak bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Karet Tengsin di Jakarta.

Sejumlah anak bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Karet Tengsin di Jakarta.

JAKARTA (Pos Kota) – Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta diminta mendata aset lahan kosong milik Pemprov DKI. Rencananya, lahan nganggur tersebut daripada diserobot pihak lain, lebih baik dibangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang jelas bermanfaat bagi banyak orang.

“Kami sudah berkordinasi dengan BPAD untuk segera melakukan verifikasi aset lahan, termasuk lahan bekas rumah dinas lurah yang tak terpakai,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Jakarta, Sabtu (2/9/22017).

Menurutnya, kebijakan ini perlu dilakukan untuk menyiasati anggaran pengadaan lahan demi menunjang program pembangunan 100 RPTRA tahun ini tetap bisa direalisasikan dengan jumlah yang memadai. “Tahun ini kita akan bangun total 100 lokasi RPTRA. Beberapa di antaranya terkendala pada pengadaan lahan,” jelas Tuty. Ia melihat ada potensi sejumlah tanah milik Pemprov DKI yang kondisinya tak terurus.

“Aset lahan yang mangkrak inilah yang akan kita proyeksikan untuk dibangun RPTRA, sehingga target pembangunan 100 RPTRA dapat terpenuhi,” papar Tuty. Selama dua tahun terakhir, Pemprov DKI telah berhasil membangun 186 lokasi RPTRA dan ini akan terus ditambah, terutama di kawasan padat hunian.

Dari target 100 RPTRA, Pemprov DKI baru memiliki lahan siap bangun sebanyak 48 lokasi. Dari 48 lokasi itu sudah diusulkan pada pembahasan APBD Perubahan ke DPRD dengan jumlah anggaran pembangunan Rp 93 miliar. “Sebagai salah satu alternatif, kita bisa menggunakan lahan eks kantor lurah yang sudah tidak difungsikan,” tandasnya.

Pemprov DKI Jakarta telah merencanakan pembangunan 100 RPTRA tahun ini di lima wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Total nilai anggaran sebesar Rp 157,6 miliar bersumber dari APBD. (joko)