Monday, 25 September 2017

Bongkar Rumah Dinas Upaya Perbanyak RTH

Senin, 4 September 2017 — 6:05 WIB

RUANG Publik Terpadu Ramah Anak (RTPRA) bermanfaat bagi warga. Kehadirannya bukan saja memudahkan anak-anak leluasa bermain di lahan yang lapang tapi juga menjadi tempat berinteraksi sosial warga.

Melihat kenyataan ini, Pemprov DKI Jakarta sekuat tenaga memperbanyak RPTRA. Meski sudah membangun 186 RPTRA, Gubernur Djarot Saiful Hidayat tahun 2017 menargetkan menghadirkan 100 taman serupa di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Biaya untuk membangun RPTRA sebanyak itu telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp157,6 miliar bersumber dari APBD.

Anggaran boleh saja sudah dialokasikan. Namun menghadirkan 100 RPTRA lagi di Jakarta bukanlah perkara mudah karena menyangkut lahan luas yang menyebar di lima wilayah kota plus Kabupaten Kepulauan Seribu. Sedangkan mendapatkan lahan di ibukota sangat sulit, bila pun ada harganya selangit atau tidak bisa dibeli dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Sesuai dengan data, dari target 100 RPTRA yang akan dihadirkan, Pemprov DKI Jakarta baru memiliki lahan siap bangun di 48 lokasi. Kekurangan lahan 50 persen lebih itu tentu menguras pikiran gubernur bagaimana cara menutupnya. Kini ia mengincar rumah dinas lurah bakal disulap menjadi RPTRA.

Upaya keras Pemprov DKI Jakarta memenuhi target 100 RPTRA dengan memanfaatkan rumah dinas lurah patut didukung. Apalagi berdasarkan penulusuran sebagian besar rumah dinas lurah di Jakarta jarang ditempati. Banyak lurah setelah bekerja lebih memilih pulang berkumpul bersama keluarga di rumah pribadi.

Bila rumah dinas lurah dijadikan RPTRA tentu menghadirkan 100 bahkan 200 RPTRA lagi di ibukota tidaklah sulit. Kendala seputar pengadaan lahan segera teratasi karena Jakarta ada 267 rumah dinas.

Bukan itu saja, agar Pemprov DKI Jakarta bisa memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak ada salahnya bila rumah dinas camat juga dialihfungsikan menjadi taman. Serupa dengan lurah, camat pun banyak yang tidak menempati rumah dinas. Di Jakarta tercatat ada 44 camat.
Lurah maupun camat sebaiknya tidak perlu disediakan rumah dinas. Menyediakan rumah dinas lurah maupun camat itu sama saja pemborosan. Selain menyediakan lahan dan membangun, Pemprov DKI Jakarta juga harus menganggarkan biaya pemeliharaan rumah dinas itu cukup besar.

Karenanya sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta membongkar semua rumah dinas lurah dan camat untuk dijadikan RPTRA maupun RTH. Berdasarkan Perda RTRW luas RTH di Jakarta pada 2030 harus mencapai 30 persen dari luas kota Jakarta. Tapi sampai saat ini, baru 10 persen saja. @*