Saturday, 23 September 2017

Pemberdayaan Ekonomi Penghuni Rusun Gagal

Senin, 4 September 2017 — 0:05 WIB
Rusun disegel karena tidak bayar iuran

Rusun disegel karena tidak bayar iuran

JAKARTA (Pos Kota) – Pemberdayaan ekonomi penghuni rusun khususnya warga gusuran oleh Pemprov DKI Jakarta dinilai gagal total.Terbukti dengan banyaknya penghuni yang tidak sanggup membayar uang sewa tempat tinggal milik pemerintah tersebut.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengungkapkan, pihaknya mendukung program penataan permukiman. Namun politisi PPP ini menyayangkan hal tersebut tidak diikuti dengan pemberdayaan ekonomi penghuni.

Pasalnya, kata Riano, banyak dari penghuni terutama yang merupakan warga relokasi terpaksa harus kehilangan pekerjaan. “Mereka tidak bisa bayar karena mereka memang tidak punya uang untuk membayar. Mungkin saja mereka sudah tak kerja lagi lantaran lokasi rusun yang sangat jauh dari tempat tinggalnya semula,” ujarnya.

Rusunawa Disegel01-Wandi

Riano meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta menggalakkan program pemberdayaan bagi warga rusun. Langkah tersebut dinilai bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan warga yang kesulitan membayar sewa .

“Intinya harus digencarkan program pemberdayaan dengan kursus-kursus. Karena selama ini warga rusun minim pendapatan. Kebutuhan warga di rusun harus diinventarisir lalu ditindaklanjuti dengan program kerja,” tukasnya.

PROGRAM PELATIHAN

Sekda Pemprov DKI Jakarta, Saefullah mengaku telah meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait menggandeng pengusaha untuk memberikan pelatihan kewirausahaan. “Semua SKPD terkait sudah diperintahkan untuk buat program pelatihan di rusun. Bisa pelatihan keterampilan potong rambut, rias wajah, menjahit, tukang batu, dan tukang kayu,” ucapnya.

Pemberdayaan ini, sambungnya, bertujuan agar warga rusun memiliki modal kemampuan dalam rangka menunjang kebutuhan hidup mereka. “Kalau mereka terampil, bisa untuk cari pekerjaan atau menjadi wirausaha,” katanya.

Saefullah menambahkan, dengan memiliki penghasilan yang cukup, maka kesulitan untuk membayar uang sewa rusun semakin berkurang. “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga Dinas Sosial harus bisa melaksanakan program pemberdayaan warga rusun ini,” tandasnya. (deny/ruh/st)