Thursday, 20 September 2018

Mendes: Banyak Kepala Desa Khawatir Dikriminalisasi Saat Mengelola Dana Desa

Selasa, 5 September 2017 — 11:01 WIB
Mendes Panen Jagung di Pandeglang.(Ist)

Mendes Panen Jagung di Pandeglang.(Ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Masih ada kekhawatiran sejumlah kepala desa dalam mengelola dana desa. Ada yang takut dikriminalisasi dan ada yang ditakut-takuti melakukan penyimpangan dana desa.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat berkunjung dan melakukan panen raya jagung di Kabupaten Pandeglang, pekan lalu.

Menurut Eko, kekhawatiran para kepala desa tersebut disampaikan Bupati Pandeglang Irna Nurulita.

Mengatasi hal tersebut, ia mewajibkan seluruh kepala desa memasang baliho penggunaan dana desa agar ada bukti transparansi.

“Saya tegaskan kalau ada kriminalisasi ke kepala desa,  ada yang mengancam atau menakut-nakuti laporkan saja langsung ke Satgas dana desa dan pos-pos pengaduan. Begitu juga kalau ada penyimpangan penggunaan dana desa,” tegas Eko yang juga meminta warga melapor ke call center 15000040

Disamping mensosialisasikan dana desa secara langsung kepada masyarakat desa, kunjungan Menteri Eko di kabupaten Pandeglang juga  untuk meninjau program Prukades (Produk Kawasan Perdesaan) di Kabupaten Pandeglang, salah satunya berupa tanaman jagung di Desa Citalahab, Kecamatan Banjar .

Selain itu, Menteri Eko juga meninjau  kawasan Minapadi di Desa Kadu Gadung, Kecamatan Cipeucang, serta meninjau Embung dari dana desa di Desa Muruy Kecamatan Menes. Mendes PDTT Lakukan Tendangan Penalti  dilapangan bola di Sorga (sarana olah raga) Desa Pandeglang yang dibangun dari dana desa sebesar Rp50 juta)

Eko mengungkapkan Ia juga mengajak warga desa untuk saling bergotongroyong membangun desa. Menurutnya, evaluasi penggunaan dana desa akan menjadi pertimbangan besar pemerintah untuk menaikkan kembali anggaran dana desa. Dimana dana desa Tahun 2014 sebesar Rp20,8 Triliun, Tahun 2015 sebesar Rp46,9 Triliun, dan Tahun 2017 sebesar Rp60 Triliun.

“Kalau tidak ada masalah, pak presiden akan naikkan lagi dana desanya,” ujar Eko dalam keterangan tertulisnya Senin (4/9/2017).

Untuk diketahui, Sorga desa adalah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di samping 3 program prioritas lain yakni Prukades (Produk unggulan Kawasan Perdesaan), Embung Desa, dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).(Tri)