Sunday, 24 September 2017

Praperadilan Novanto, KPK Yakin Hakim akan Independen

Selasa, 5 September 2017 — 20:04 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah,(julian)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah,(julian)

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin hakim Chepy Iskandar dapat independen memimpin jalannya sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Gugatan praperadilan diajukan Novanto terhadap KPK terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentu memulai itu dengan itikad baik, kami percaya dengan hakim yang ditunjuk oleh pengadilan. Kami yakin hakim akan independen dan imparsial berdasarkan fakta-fakta sidang yang muncul,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2017).

Lembaga antirasuah bukan kali ini saja menghadapi sidang praperadilan. Sebelumnya bahkan pernah kalah dalam sidang praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan.

Saat itu, kondisi internal KPK pun tengah gonjang-ganjing akibat masalah di level pimpinan. Kali ini, kondisi serupa kembali terjadi. Bedanya, penyidik lah yang diisukan mengalami perpecahan. Masalah semakin nyata setelah Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman melaporkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik.

Setnov ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 dengan sangkaan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena diduga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp2,3 triliun dari total nilai proyek sebesar Rp5,9 triliun.

Dalam perkara ini, Setnov saat menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar 2010-2012, diduga melalui pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong berperan dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang dan jasa e-KTP. Ketua Umum Golkar itu melalui Andi diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP.

Selain Novanto, dalam kasus ini juga ditetapkan empat tersangka lainnya. Yaitu dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan rekan separtai Setnov, Markus Nari.

Khusus Irman dan Sugiharto, kedua orang ini sudah berstatus terdakwa dan dijatuhi vonis masing-masing 7 tahun penjara dan 5 tahun penjara. KPK masih mengajukan banding terhadap putusan keduanya. (julian/win)