Thursday, 22 August 2019

Ini Kronologis OTT Hakim, Panitera dan Empat Lainnya

Kamis, 7 September 2017 — 22:47 WIB
Penyidik KPK tunjukkan barang bukti suap hakim dan panitera  Bengkulu.

Penyidik KPK tunjukkan barang bukti suap hakim dan panitera Bengkulu.

JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengungkapkan enam orang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu dan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/9/2017) hingga Kamis (7/9/2017).

Keenam orang itu yakni Hakim Anggota PN Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana (DSU); Panitera Pengganti di PN Tipikor Bengkulu, Hendra Kurniawan (HKU); Pegawai Negeri Sipil (PNS) Syuhadatul Islamy (SI), pensiunan panitera pengganti, Dahniar (DHN); serta dua orang lainnya, masing-masing berinisial S (PNS); dan DEN (swasta).

Agus memaparkan, awalnya tim Satgas penindakan KPK mengamankan DHN, S, dan DEN di rumah DHN, Bengkulu, Rabu (6/9/2017) pukul 21:00 WIB. Di sana ditemukan barang bukti berupa kuitansi yang bertuliskan “Panjer Pembelian Mobil” tertanggal 5 September 2017.

Sekitar tiga jam kemudian atau pukul 00:00 tim KPK mengamankan HKU di rumahnya, disusul penangkapan terhadap DSU di rumahnya, pukul 01:00 WIB.

“Sekitar pukul 02:45 WIB tim penyelidik mendatangi kembali rumah DSU. Di rumah DSU tim mengamankan uang sebesar Rp40 juta yang dibungkus kertas koran di dalam kresek hitam,” kata Agus, dalam jumpa pers di markas KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2017) malam.

Kelima orang itu kemudian dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan awal, sebelum akhirnya dibawa ke Markas KPK untuk proses lebih lanjut.

Esoknya, Kamis (7/9/2017) sekitar pukul 10:30 WIB tim Satgas penindakan KPK bergerak ke Bogor dan menangkap SI di Hotel Santika Bogor. “SI pun telah dibawa ke kantor KPK untuk diperiksa lebih lanjut,” ujar Agus.

Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, KPK akhirnya menetapkan tiga orang di antaranya sebagai tersangka. Yaitu DSU dan HKU sebagai tersangka penerima suap, serta SI sebagai pemberi suap.

DSU dan HKU diduga menerima suap dengan kesepakatan sebesar Rp125 Juta dari SI agar Pengadilan Tipikor Bengkulu meringankan hukuman terhadap Wilson yang menjadi terdakwa perkara korupsi kegiatan rutin pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu, tahun 2013.

Dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp590 juta tersebut, Wilson yang merupakan Plt Kepala BPKAD Pemkot Bengkulu telah divonis Pengadilan Tipikor Bengkulu dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara oleh pengadilan pada 14 Agustus 2017.



“Putusan terhadap Wilson sendiri dijatuhkan pidana 1 tahun 3 bulan penjara, dimana dakwaan primer tidak terbutki dan subsidernya terbukti,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, DSU dan HKU disangkakan melanggar Pasal 12
huruf c dan/atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara SI yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 6 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (julian)