Saturday, 25 November 2017

TRAGEDI ROHINGYA

Kamis, 7 September 2017 — 6:11 WIB

Oleh H. Harmoko

TRAGEDI Rohingya di Myanmar menyita perhatian publik internasional dalam beberapa pekan ini. Maklum, kasus ini sarat dengan isu SARA. Di luar isu SARA, ada baiknya kita telisik juga kemungkinan ada agenda lain di balik itu semua.

Mari kita cermati berita beberapa tahun lalu terkait dengan itu yang dimuat oleh koran The Sydney Morning Herald dan The Age. Berita itu, oleh penulisnya, Nafezz Ahmad, disebutkan sebagai bocoran dari dokumen pemerintah Inggris terkait dengan konflik di Myanmar. Isi dokumen, disebutkan, bersumber dari intelijen Myanmar.

Salah satu poin isi dokumen adalah adanya rencana pembasmian massal penduduk Rohingya. Upaya pembasmian dilakukan dengan cipta kondisi melalui aksi perkosaan, pembantaian, penyerobotan tanah, pembakaran rumah, dan sebagainya, sampai pada tahap pengusiran, meski penduduk Rohingya umumnya sudah ada di sana sejak abad ke-8 M.

Pertanyaannya, kalau Inggris benar-benar telah mengetahui rencana itu, mengapa tidak ada upaya pencegahan atas nama HAM, misalnya? Pertanyaan ini layak kita kemukakan, kecuali sebenarnya ada niat lain dari pemerintah Inggris. Niat apa?

Sekadar catatan, kawasan Rakhine dan Sanghan menyimpan kandungan minyak 3,2 juta barel dan cadangan LNG yang sangat besar. Hal ini diketahui oleh korporasi global di bidang energi (Amerika, Uni Eropa, Cina, Korsel, dan sejumah perusahaan energi di negara-negara Teluk).

Untuk kepentingan itulah, operasi intelijen dilakukan untuk mengusir penduduk di sana untuk segera dialihfungsikan sebagai jalur pipa minyak, industri energi, dan pelabuhan yang mengakses ke Lautan Hindia. Bahkan, sejak 2014 lalu sudah ada jalur pipa gas yang mengalirkan 4 miliar meter kubik metana dari Myanmar dan Qatar ke Cina, dari pelabuhan Kyaukpyu di Rakhine State, kawasan penduduk Rohingya.

Uniknya, pada pertemuan di PBB akhir Agustus lalu, Inggris seolah hendak jadi pahlawan dengan mendesak segera dibentuk tim pencari fakta dalam kasus Rohingya. Cina dan Rusia menolak. Tentu saja Cina menolak, karena negara itu telah lebih dulu menjalin kemitraan bisnis dengan Myanmar di sektor migas.

Jadi, konflik berdarah di Myanmar sejatinya terkait dengan perebutan penguasaan sumber daya alam yang diprakondisikan dengan isu SARA, sebuah pertarungan bisnis yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak salah, ketika banyak umat Islam di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, mengutuknya. Kita layak mengutuk perbuatan biadab yang tak berperikemanusiaan itu. ( * )