Thursday, 23 November 2017

Kambing Ada Kandang Mobil Mana Garasinya?

Sabtu, 9 September 2017 — 8:55 WIB
mobil

KEWAJIBAN pemilik mobil memiliki garasi, ternyata sudah diatur lewat Perda No. 5 tahun 2014. Sudah 3 tahun lalu kebijakaan Pemprov DKI itu diberlakukan, tapi dampaknya belum terasa. Di banyak wilayah Ibukota, mobil-mobil pribadi masih menjadikan jalan lingkungan sebagai “garasi” liar. Kurang sosialisasi, atau disiplin warga memang demikian rendah?

Negara tidak pernah melarang rakyatnya punya mobil, termasuk Pemprov DKI. Tapi rakyat sering lupa, punya kambing saja musti punya kandang, kenapa punya mobil tak punya garasi? Di Jakarta banyak model begini ini. Sebab orang-orang sekarang lebih mengedepankan gengsi dan citra. Bagi mereka, rumah itu hanya kebutuhan sekunder, yang primer justru mobil.

Kini keluarga-keluarga muda di Ibukota, dalam usia 30-35 tahun sudah punya kendaraan roda empat, meski bolehnya leasing. Tapi mereka yang punya mobil bagus, belum tentu tinggal di rumah sendiri, banyak yang masih ngontrak di rumah-rumah petak. Kalapun punya rumah, rumahnya kecil dengan DP nol rupiah, sehingga garasinya tiada.

Keluarga demikian inilah yang kemudian mengandalkan jalan lingkungan sebagai garasinya. Tentu saja ini sangat mengganggu lingkungan, karena bikin macet. Banyak orang ribut antar tetangga, gara-gara “garasi” liar tersebut.

Sejak Gubernur Jokowi, Pemprov DKI sudah menerbitkan Perda No. 5 tahun 2014, yang mewajibkan pemilik mobi punya garasi. Untuk proses STNK/BPKB pun persyaratan itu dimasukkan. Tapi kenyataannya, aturan itu tak berjalan mulus. Buktinya mobil-mobil baru masih hanyak yang bertengger sepanjang malam di jalan lingkungan.

Kenapa aturan itu tak digubris? Bisa sosialisasi yang kurang, bisa juga terjadi “lapan anem” antara oknum petugas dan pemohon BPKB. Padahal jika mau efektif, persyaratan itu bukan di kepolisian, tapi di dealer kendaraannya. Di Jepang misalnya, orang mau beli mobil harus tunjukkan surat keterangan dari pamong setempat bahwa di rumah sudah punya garasi.

Tapi di negeri ini, aturan masih bisa diatur-atur dengan duit. Bila aturan seperti itu diberlakukan, dikhawatirkan terjadi akal-akalan dari RT hingga kelurahan hanya sekedar untuk memperoleh surat keterangan punya garasi. Orang Indonesia memang serba bisa. –slontrot