Saturday, 25 November 2017

Kebijakan Radikal Diluncurkan

Sabtu, 9 September 2017 — 5:33 WIB

LEBIH dua tahun Perda yang mengatur pemilik mobil wajib memiliki garasi, telah diterbitkan, tetapi pelaksanaan dari aturan itu sendiri belum berjalan. Perda No 5 Tahun 2014 seolah masih ikut tersimpan di laci.

Haruskah ditempuh kebijakan radikal? Jawabnya “ ya”, jika aturan itu mau ditegakkan. Kebijakan radikal dimaksud adalah keberanian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera memulai. Penegakan hukum terhadap pemilik mobil wajib menyediakan garasi perlu menjadi prioritas karena terkait dengan upaya mengurai kemacetan lalu lintas di ibu kota negara.

Hanya saja Pemprov DKI perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum penegakan hukum yang disertai sanksi diterapkan.

Pertama, melakukan sosialisasi secara masif kepada warga Jakarta, terutama yang memiliki mobil, tapi tidak punya garasi. Sosialisasi dilakukan dinas terkait bersama kelurahan setempat.

Kedua, sosialisasi dipadukan juga untuk memberi kesempatan kepada pemilik mobil guna menyediakan garasi sebelum sanksi hukum diterapkan. Kesempatan ini perlu diberikan mengingat tidak semua rumah di Jakarta memiliki akses dan fasilitas garasi mobil.

Ketiga, menyiapkan petugas, perangkat dan peralatan yang diperlukan sehingga begitu penegakan hukum dilakukan tidak menimbulkan kontroversi. Kita berharap aturan itu dipatuhi atas kesadaran bersama, bukan karena keterpaksaaan yang dapat memunculkan kekecewaan.

Mengacu kepada pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang akan menegakkan peraturan wajib garasi mobil berikut sanksi mulai Oktober mendatang, maka menurut hemat kami, waktu dua bulan cukup untuk sosialisasi dan memberi kesempatan kepada pemilik mobil untuk menyiapkan garasi.

Kita meyakini aturan ini dapat berjalan, jika dalam penindakan tetap mengedepankan aspek humani dan transparansi, bukan sikap arogansi yang diwarnai diskriminasi.

Babak berikutnya adalah wajib memiliki garasi sebelum membeli mobil seperti diatur dalam
Perda No 5 Tahun 2014. Pada pasal 140 ayat (1) disebutkan setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi. Pasal 140 ayat (3) disebutkan pula kepemilikan garasi sebelum membeli mobil dibuktikan dengan surat bukti dari kelurahan setempat. Tanpa surat bukti kepemilikan garasi, STNK tidak bisa diterbitkan.

Kebijakan wajib garasi telah lama diterapkan di negara lain seperti di Tokyo dan Singapura. Bahkan, di Singapura, bagi yang hendak mengganti mobil baru wajib membayar pajak tinggi, di atas Rp700 juta.

Tokyo dan Singapura memang beda kondisi sosial ekonominya dengan negara kita, tetapi kebijakan terkait upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta tidak harus mundur ke belakang. ( *).