Saturday, 23 September 2017

MYANMAR, ASEAN, INDONESIA

Senin, 11 September 2017 — 5:55 WIB

Oleh H. Harmoko

KRISIS kemanusiaan di Myanmar menghentak kesadaran kita tentang pentingnya menghidupkan kembali semangat ASEAN. Semangat ini penting untuk menjaga stabilitas regional. Dalam kerangka itu, Indonesia memiliki peran penting sejak awal berdirinya himpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini.

Sejarah mencatat, ASEAN didirikan tahun 1967 oleh lima negara pemprakarsa yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Belakangan beberapa negara lain ikut bergabung, yakni Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997), dan Kamboja (1998).

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggota, serta memajukan perdamaian di tingkat regional. Memajukan perdamaian, inilah relevansi keterlibatan Indonesia dalam ikut mengatasi krisis di Myanmar akhir-akhir ini.

Tampilnya Indonesia ikut mengatasi tragedi kemanusiaan yang dialami oleh warga Rohingya di kawasan Rakhine, Myanmar, merupakan bagian dari upaya untuk memajukan perdamaian itu. Sayang sekali, dari lima formula yang ditawarkan oleh Indonesia untuk mengatasi krisis, Myanmar hanya menyetujui satu poin.

Lima formula itu terdiri atas empat elemen plus satu. Empat elemennya terdiri atas: (1) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (2) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (3) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (4) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Empat elemen itu merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk. Satu elemen lagi adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Sayang sekali, dari lima elemen itu Myanmar hanya menyetujui satu usulan, yaitu diizinkannya bantuan kemanusiaan internasional masuk ke daerah konflik. Dengan demikian, langkah diplomasi perlu terus dilakukan—tak saja oleh Indonesia, tetapi juga negara-negara lain anggota ASEAN, bahkan juga negara-negara di luar Asia Tenggara.

Upaya itu tidak mudah, tentu saja, mengingat Myanmar sedang dalam posisi di tengah tarik-menarik kepentingan berbagai negara. Masih ingat ketika Bung Karno menawarkan konsepsi Maphilindo sebelum ASEAN terbentuk?

Maphilindo (Mafilindo) adalah persekutuan strategis antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Saat itu ada tiga negara mengecamnya, yakni Inggris dan AS dari blok Barat serta Cina dari blok Timur. Cina bahkan menuding bahwa konsepsi Maphilindo merupakan proyek neokolonialisme.

Fakta sejarah itu membuktikan bahwa Inggris, AS, dan Cina tak menghendaki terbangunnya kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Fakta kemudian juga membuktikan bahwa dalam kasus Rohingya akhir-akhir ini, Cina dan Inggris (serta negara-negara lain sekutu AS) sama-sama punya kepentingan terkait dengan sumber migas di Myanmar.

Dalam situasi seperti itu, ketika akhir-akhir ini Indonesia sedang “berbulan madu” dengan Cina, langkah diplomasi kita pun tak mungkin tanpa mempertimbangkan kepentingan Cina di Myanmar; tentu juga kita harus mempertimbangan kepentingan negara-negara lain. Di titik ini, peran Indonesia dalam ikut menjaga perdamaian di kawasan ASEN melalui Myanmar diuji. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Kita tunggu saja! ( * )