Saturday, 23 September 2017

Kikis Mental Korup dari Hulu

Selasa, 12 September 2017 — 5:07 WIB

KEJAHATAN korupsi dari tahun ke tahun bukannya menurun, sebaliknya terus tumbuh bahkan modusnya pun mengalami evolusi. Kalangan eksekutif dan legislatif tanpa rasa bersalah kongkalikong dengan pengusaha nakal menggerogoti duit negara. Sementara kalangan yudikatif tanpa malu-malu bersekongkol pihak yang berperkara demi ‘fulus’.

Belakangan ini kasus suap yang paling mencoreng yang diberangus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Oknum hakim, oknum panitera pengadilan, terjaring operasi operasi tangkap tangan (OTT) KPK lantaran main mata dengan pihak berperkara. Ini membuktikan jual beli hukum sudah bukan rahasia lagi.

Data di KPK, hingga tahun 2017 ini tercatat 43 hakim serta pejabat pengadilan (panitera) terlibat skandal suap serta korupsi. Oknum-oknum nakal tersebut berkolaborasi dengan oknum pengacara atau pun melalui perantara pihak luar. Fakta ini menunjukkan betapa pilar-pilar lembaga peradilan kita kian keropos. Integritas penegak hukum dipertanyakan.

Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Yudisial (KY) mengklaim pengawasan terhadap lembaga peradilan terus ditingkatkan, bahkan semakin ketat. Bahkan Ketua MA, Hatta Ali punya cara sendiri melakukan pengawasan internal. Beberapa kali ia menyamar menjadi orang yang berperkara, datang ke pengadilan guna melakukan pengawasan langsung.

Bagi aparat bermental korup, tentu banyak cara untuk menghindar. Karena faktanya, meski pengawasan ditingkatkan ternyata praktik suap menyuap dan korupsi jalan terus. Ini berarti ada yang salah dalam tubuh penegak hukum kita. Artinya, memberantas skandal suap daan korupsi tidak bisa hanya dilakukan di hilir saja.

Pencegahan praktik suap dan korupsi di kalangan yudikatif semestinya harus dimulai dari hulu ketika proses perekrutan calon hakim, petugas pengadilan, calon jaksa maupun calon polisi. Karena pola dan perekrutan pegawai berkorelasi dengan mental mereka setelah bertugas nantinya.

Selama proses perekrutan masih tidak jujur, tidak transparan serta masih kental praktik sogok menyogok, jangan harap kita memiliki aparat yang bersih dan berintegritas. Jadi, mengikis mental korupsi dari hulu jauh lebih penting. Hanya tinggal kemauan, keseriusan dan kejujuran dari kementerian, lembaga maupun institusi-institusi guna melakukan pembenahan internal pada sistem perekrutan, dan menyapu bersih oknum pejabat yang menularkan penyakit korup. **