Tuesday, 21 November 2017

Penanganan Debora, Dinkes: RS MK Kalideres Menyimpang

Rabu, 13 September 2017 — 13:02 WIB
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto.(Ist)

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto.(Ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta nyatakan terjadi penyimpangan dalam penanganan Tiara Debora oleh RS Mitra Keluarga (MK) Kalideres.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto, yang telah menemui keluarga Debora, yang meninggal akibat tidak mendapatkan perawatan maksimal di RS Mitra Keluarga Kalideres.

Sebelumnya, Dinkes DKI juga telah memanggil manajemen RS Mitra Keluarga Kalideres untuk dimintai keterangan.

Menurutnya,  Dinkes menemukan beberapa fakta terkait peristiwa tersebut. Diantaranya, RS MK Kalideres sudah mengetahui pasien Debora memiliki BPJS Kesehatan sedari awal. Namun saat dipangil Dinkes DKI, manajemen RS MK  mengaku tidak mengetahui Debora memiliki kartu BPJS Kesehatan.

Ditegaskannya,  rumah sakit harus tetap melakukan perawatan gawat darurat terhadap pasien BPJS Kesehatan meski belum bermitra dengan BPJS Kesehatan. Untuk mendapatkan perawatan di ruang PICU orang tua Debora diminta uang muka, namun karena uang muka yang diberikan kurang, RS MK Kalideres tidak merawat Debora di ruang perawatan khusus itu.

“Ada beberapa perbedaan seperti dia kan sudah tau bahwa kartu BPJS dipunyai keluarga sejak awal. Tapi kan tadinya rumah sakit bilang dia gak tau kalau itu BPJS. Baru ketika mencari kamar dia baru tau. Oke lah kalau dia gak tau misalnya, pulangnya dia tau dong kalau itu BPJS. Kok masih ditarik (uang muka) lagi? Jadi memang sudah kita putuskan, memang ada penyimpangan administratif yang terjadi,” ujar Koesmedi di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (13/9/2017).

RS MK  Kalideres juga diindikasi berbohong terkait alasan penolakan perawatan   Debora. Kusmedi mengatakan, RS MK Kalideres pernah merawat pasien BPJS Kesehatan tanpa meminta uang muka terlebih dahulu, sedangkan pada Debora prosedur itu tidak dilakukan.

“Waktu itu dia kan PICU nya kosong. Rumah sakit ini kan juga pernah memasukkan pasien ke ruang khusus , walaupun dia belum bekerja sama dengan BPJS. Dan sudah beberapa kali menagih ke BPJS dengan cara seperti itu. Kenapa dengan pasien ini tidak diperlakukan seperti itu,” imbuh Koesmedi.
Menurutnya,  temuan-temuan tersebut akan diberikan kepada tim yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan kasus itu. Tim, disebut Koesmedi akan menentukan kemungkinan pelanggaran oleh RS Mitra Keluarga Kalideres.

“Kita sudah berikan data itu kepada tim untuk mengolah kira kira apa kesalahannya dan sanksi apa yang bisa diberikan sesuai dengan aturan yang ada,” tandas Kusmedi. (ikbal/tri)