Sunday, 22 October 2017

Djarot Sebut Warga Miskin Jakarta Meningkat Pada 2016

Rabu, 13 September 2017 — 19:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta,Djarot Saiful Hidayat (ikbal)

Gubernur DKI Jakarta,Djarot Saiful Hidayat (ikbal)

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta mengklaim pembangunan indeks manusia (IPM) DKI Jakarta menjadi yang tertinggi di tingkat provinsi secara nasional. Djarot melihat hal itu tercermin pada besarnya kesempatan masyarakat DKI Jakarta untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan.

Ini disampaikan Djarot dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 saat sidang paripurna DPRD DKI, Rabu (13/9/2017).

“Selama lima tahun terakhir IPM terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Kinerja pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 tercatat sebesar 78,08% dan meningkat hingga mencapai sebesar 79,60% pada tahun 2016, jauh di atas rata-rata tingkat nasional sebesar 69,24%,” ujar Djarot.

Dalam hal ekonomi, Djarot mengaku dalam waktu lima tahun, ekonomi Jakarta tumbuh berkisar antara 5,85% sampai dengan 6,11% per tahun, berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar antara 4,79% sampai 5,78% per tahun. Inflasi Jakarta juga disebut Djarot, meskipun masih terjadi fluktuasi, namun pada periode dua tahun terakhir inflasi dapat dikendalikan pada tingkat 3,30%.

Mantan Walikota Blitar ini menambahkan jumlah penduduk miskin di Provinsi DKl Jakarta pada tahun 2016 tercatat sebesar 385,84 ribu orang atau 3,75% persen dari total penduduk DKI Jakarta. Artinya terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013. Djarot menuding perlambatan ekonomi menjadi penyebabnya.

“Antara lain disebabkan oleh perlambatan ekonomi global pada tahun 2014 yang melanda seluruh negara-negara di dunia,” tandas Djarot.

Dikatakan Djarot, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, Pemprov DKI telah mengimplementasikan beberapa program sosial antara lain Kartu Jakarta Pintar, Bantuan Iuran BPJS, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dan subsidi bahan pangan dan transporatsi bagi pemegang KJP.

Dalam kurun waktu itu, DKI Jakarta melakukan peningkatan lingkungaan perumahan, peningkatan kuantitas RTH, pengurangan ketimpangan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas masyarakat.

Rapat paripurna akan kembali digelar DPRD untuk menyampaikan rekomendasi komisi dan Banggar DPRD atas LKPJ-AMJ gubernur.

“Hasil rekomendasinya akan kami sampaikan pada paripurna yang akan dilangsungkan pada Senin, 25 September mendatang,” tandas M. Taufik yang bertindak sebagai pimpinan sidang. (ikbal/yp)