Saturday, 18 November 2017

Kalah Sidang Praperadilan oleh Bupati Nganjuk, KPK Serahkan Kasusnya Kejaksaan

Rabu, 13 September 2017 — 19:40 WIB
gedung-kpk

JAKARTA (Pos Kota) – Dikalahkan oleh Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sidang dipraperadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kejaksaan Agung meminta untuk menindak-lanjuti perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Ya kan harus kita laksanakan. Kan tidak ada upaya hukum lagi . Putusan dari praperadilan berkas harus diserahkan ke kejaksaan yaitu ke Kejari Nganjuk, Jawa Timur. Nah itu yang akan dilaksanakan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Gedung Bundar, Kejagung, Rabu (13/9).

Namun, Alexander menepis dengan pelimpahan perkara itu ke kejaksaan, guna diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Psnyidikan), mengingat di KPK tidak diatur tentang SP 3 perkara tindak pidana korupsi. “Tidak-tidak. Jangan (diartikan) begitu, ” pintanya.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Warih Sadono menyatakan pihaknya akan menerima perkara Bupati Nganjuk, bahkan tidak ada rencana untuk meng SP3-nya.
( BACA : Praperadilan Bupati Nganjuk Diterima, KPK Kecewa)

“Putusan praperadilan itu wajib kita hormati. Jadi bukan SP 3, karena memang putusan praperadilan wajib kita laksanakan, bukan berarti KPK meng-SP 3 . Tetapi penyidikan oleh putusan praperadilan tidak bisa dilanjutkan. Nah ini kita lanjutkan ”

Namun, dia belum dapat memastikan pula akan diterbitkan Sprindik baru pula, karema masih akan dipelajari terlebih dahulu. “Nanti, kita lihat ya kan masih baru diskusinya

DIKALAHKAN

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Taufiqurrahman dan menyatakan Sprindik atas Bupati Ngangjuk tidak sah dan dikembalklan ke Kejari Nganjuk, yang sejak awal menyelidiki dan menyidik kasus tersebut. ”

“Dikembalikan ke penyelidikan awal, kan ada SKB bahwa apabila dua instansi menangani perkara dikembalikan ke penyelidikan awal. Itu poinnya,” kata Humas PN Jaksel Made Sutrisna, Senin (6/3).

Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 6 Desember 2016. Dia adalah Bupati Nganjuk dua periode yang menjabat pada 2008-2013 dan 2013-2018. Ia terjerat kasus di lima proyek yang terjadi pada 2009.

Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan jembatan Kedung Ingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkrek ke Blora di Kabupaten Nganjuk.

Taufiqurrahman dijerat pasal 12 hurif i dan paaal 12 b UI No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor, yakni terkait penyalahgunaan wewenang dan pasal penerimaan gratifikasi. (ahi)