Saturday, 23 September 2017

Surati KPK Minta Periksa Novanto Ditunda, Fadli Zon Diadukan

Rabu, 13 September 2017 — 19:19 WIB
Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin (timyadi)

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin (timyadi)

JAKARTA (Pos Kota) –Wakil Ketua DPR Fadli Dzon diadukan ke Mahkamah kehormatan Dewan (MKD). Pengaduan itu terkait tindakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu yang menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto.

“Saya melaporkan Fadli Zon, yang diduga melanggar kode etik selaku pimpinan dan anggota DPR. Dia mengirim surat kepada KPK yang isinya meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto sampai praperadilan selesai,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Rabu (14/9/2017).

Menurutnya, ada yang janggal dari surat tersebut. Meski Fadli mengaku surat tersebut seperti halnya pengaduan masyarakat biasa, bukan sebagai pimpinan DPR.. “Saya memahami surat itu sebagai manusia dewasa yang punya akal kalau toh itu dimaksudkan hanya surat biasa berarti cukup dikirim lewat pos saja,” katanya.

Apalagi, kata Boyamin, surat tersebut dikirim langsung oleh pihak Setjen DPR ke KPK. “Menurut saya itu berlebihan karena yang mengirim biro kesekretariatan pimpinan dewan. Itu artinya lembaga, mewakili kelembagaan. Kita ini bukan anak kecil, itu bentuk upaya mempengaruhi KPK,” katanya.

Tindakan itu, lanjut Fadli, sebagai bentuk intervensi proses penegakan hukum. Hal itu jelas melanggar kode etik lembaga, karena bertindak atas nama pimpinan dewan untuk kepentingan pribadi Fadli Zon, golongannya atau temannya.(us)