Sunday, 24 September 2017

Kolega Minta Setya Novanto Tak Perlu Khawatir Terkait KPK

Kamis, 14 September 2017 — 12:13 WIB
Setya Novanto, Ketua DPR RI

Setya Novanto, Ketua DPR RI

JAKARTA (Pos Kota)  –  Ketua DPR Setya Novanto saat ini sedang mengajukan praperadilan, terkait penetapan tersangka oleh KPK. Oleh karena itu, Novanto  diminta tidak perlu khawatir terkait pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan kolega Setya Novanto di DPR, yakni Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR), Kamis (14/9/17). Menurut Fahri,  Ketua Umum Partai Golkar itu sebetulnya tidak perlu mengirim surat pemberitahuan untuk penundaan pemeriksaan. Hal itu mengingat pengajuan gugatan praperadilan Setnov masih berjalan.

“Kalau saya menganggap Pak Novanto kan sedang mengajukan praperadilan, sehingga tidak perlu memberitahu ke KPK. Menurut saya Pak Novanto tidak perlu khawatir,” kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/9).

Hal itu menanggapi pengiriman surat oleh DPR yang ditanda tangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada KPK terkait permintaan penundaan pemeriksaan Setnov sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

Untuk itu, Fahri meminta agar KPK menghormati proses hukum soal gugatan praperadilan yang sedang dilakukan oleh Setnov. Sebab, menurut Fahri, semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

“Kalau menurut saya KPK sabar saja menunggu praperadilan. Sebenarnya dalam adat etika hukum tidak boleh (memeriksa tersangka yang sedang mengajukan praperadilan). Dalam hukum itu semua sama, harus diperlakukan sama ditegakan HAM-nya,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengakui, menandatangani permintaan atas penundaan pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar tersebut. “Ya (saya yang tandatangan). sesuai bidangnya saja,” kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9).

Ada pun surat penundaan pemeriksaan itu, kata Fadli, atas permintaan Setnov sebagai masyarakat biasa. Menurutnya, surat tersebut atas sepengetahuan pimpinan DPR yang lain.

“Meneruskan asprasi saja. Jadi permintaan Novanto. Diketahui (pimpinan DPR). Meneruskan, suratnya juga dibacakan,” kata Fadli.  (win)