Wednesday, 20 September 2017

Korupsi Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan di Depok Dijebloskan ke Penjara

Kamis, 14 September 2017 — 20:15 WIB
Tedakwa Roekmanto saat mendatangi Ruang Kasi Pidsus di Kajari Depok untuk menyerahkan diri. (anton)

Tedakwa Roekmanto saat mendatangi Ruang Kasi Pidsus di Kajari Depok untuk menyerahkan diri. (anton)

DEPOK (Pos Kota) – Seorang rekanan Pemkot Depok, Roekmanto yang diduga korupsi pengadaan tiga bidang tanah untuk kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung senilai Rp 8,2 miliar tahun 2010 dijebloskan Kajari Depok ke penjara setela dia dijatuhi hukuma 4 tahun dan denda Rp 200 juta serta subside 6 bulan kurungan penjara.

Terdakwa Roekmanto divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 1731K/Pid.Sus/2013 yang telah disampaikan ke Kajari Depok sejak 6 Januari 2016 lalu dalam pemeriksaan tingkat pertama di PN Tipikor Bandung terdakwa sebelumnya diputus bebas melalui putusan No. 14/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kajari Depok, Daniel De Rozari didampingi Jaksa Pidsus Tohom Hasiholan, Kamis (14/9).

Menurut dia, kasus itu bermula saat Roekmanto mendapatkan kepercayaan untuk pengadaan tanah atau lahan pembangunan kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung dengan dana yang bersumber dari APBD tahun 2010 dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok. Dana yang digelontorkan Rp 8,2 miliar dan diduga merugikan negara sekitar Rp 483.995.200,-.

“Terdakwa datang sendiri sekitar Pk. 12:00 ke kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok dan langsung dilakukan eksekusi serta pihak kejaksaan membawa ke Rutan Cilodong, Depok,” tambah Tohom Hasiholan yang mengatakan dengan adanya putusan MA No 1731, terdakwa Roekmanto dijatuhkan putusan pidana empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subside 6 bulan kurungan penjara.

Selain itu terdakwa juga diharuskan mengganti kerugian negara sebesar Rp 483.995.200, tuturnya bila tidak dapat membayar dalam waktu satu bulan sejak putusan inkracht dilakukan maka harta benda yang dimiliki terdakwa dapat di sita dan dilelang bila juga tidak cukup mengganti denda tersebut maka akan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. (anton)