Wednesday, 20 September 2017

Pegawai Pajak Ditangkap Aparat, Menkeu Beri Sanksi Berat

Kamis, 14 September 2017 — 21:48 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA (Pos Kota)- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kecewa terkait masih adanya pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, yang tertangkap aparat karena menyeleweng dalam tugasnya, termasuk bermain-main dengan wajib pajak.

“Saya betul-betul kecewa ni dengan beberapa kali yang dilakukan. Karena pada saat kita sedang meluncurkan reformasi ada saja yang melakukan seperti itu,” kata Sri Mulyani menjawab wartawan usai menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Kamis (14/9).

Pernyataan itu disampaikan Menkeu soal adanya pegawai Direktorat Jenderal Pajak dari KPP Madya Gambir, AP, dan JJ, eks pegawai di KPP Madya Jakarta Selatan, yang ditangkap petugas Kejaksaan Agung terkait penerimaan suap sebesar Rp 14 miliar dari sebuah perusahaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kaapuspenkum) Kejaksaan Agung, M Rum, dalam keterangannya, Selasa (12/9) mengatakan, AP ditahan selama 20 hari ke depan, yakni 11-30 September berdasarkan surat penahanan bernomor Print-24/F.2/Fd.1/09/2017.

Menkeu menegaskan, kalau sudah ada bukti mengenai keterlibatan yang bersangkutan dalam hal ini di Kejaksaan Agung, maka yang bersangkutan langsung dinonjobkan. Selain itu, juga ditindak dari sisi seluruh proses kepegawaian.

“Kalau dari bukti-bukti ini sudah sangat kuat, ya kita mencari hukuman yang paling berat saja yang kita bisa lakukan di dalam tata kelola kepegegawaian yang kita miliki. Saya sudah menyampaikan kepada Irjen, maupun dari Pajak, dan Bea Cukai,” tegas Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, pihaknya sudah meminta untuk dipetakan, ini sebenarnya daerah rawannya siapa, pelaku rawannya siapa. Diakuinya, mungkin bukan soal daerah rawan, tapi ada saja memang pelaku rawan.

“Kalau pelaku-pelaku rawan ini sudah diidentifikasi, kita sekarang mau mengatakan siapa yang terlibat, bagaimana bentuk networknya, dan bagaimana kita membersihkan. Jadi ini yang sedang kita lakukan baik di Pajak, institusi, maupun unit yang lain,” tegas Menkeu. (b)