Monday, 23 October 2017

KOMUNISME

Senin, 18 September 2017 — 6:08 WIB

Oleh Harmoko

HATI-HATI terhadap bangkitnya komunisme di Indonesia. Berbagai cara mereka lakukan. Benarkah Presiden Joko Widodo akan mengambil tindakan hukum kalau ada upaya menghidupkan PKI di Indonesia? Mengapa upaya itu belakangan seperti mendapatkan angin?

Buat Presiden Joko Widodo, pernyataan seperti itu secara normatif memang harus dilakukan. Mengapa? Pemerintah harus tetap mengindahkan Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan soal pembubaran PKI dan melarang komunisme serta larangan terhadap penyebaran ajaran-ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme ini belum dicabut.

Selain itu ketetapan MPRS, ada pula UU Nomor 27 Tahun 1996 tentang perubahan pasal 107 KUHP bahwa pemerintah melarang kegiatan penyebaran atau pengembangan paham komunisme, leninisme, dan marxisme dalam berbagai bentuk. Mengingat hal itu, Presiden Joko Widodo pernah memerintahkan Kepala Polri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Badan Intelijen Negara untuk menegakkan hukum terkait hal tersebut.

Meski begitu, berbagai upaya untuk menghidupkan komunisme di Indonesia semakin masif dilakukan. Diskusi, seminar, simposium dan entah apa lagi yang terkait dengan itu kerap digelar. Sayangnya, langkah pihak kepolisian baru sampai pada tahap memantau dan mencegah kegiatan-kegiatan mereka. Belum ada di antara mereka yang diproses hukum telah melakukan pelanggaran Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dan pasal 107 KUHP.

Apakah kegiatan yang terkait dengan upaya menghidupkan komunisme di Indonesia itu hanya dianggap sebagai ekspresi hidup berdemokrasi? Padahal, sebagaimana temuan Prof. Dr. Aminuddin Kasdi, sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya, PKI jelas-jelas hendak mendirikan negara komunis di Indonesia.

Hal itu terbukti dengan dukungan dokumen yang berisi rencana pemberontakan PKI dengan target mendirikan negara komunis di Indonesia. Dokumen itu berupa buku kecil lusuh tentang “ABC Revolusi”, ditulis oleh Comite Central PKI tahun 1957. Untuk mengaburkan fakta ini, para pendukung komunisme di Indonesia melakukan berbagai manuver, termasuk menggunakan dalih seolah hendak meluruskan sejarah G30S/PKI 1965.

Pada dokumen itu nyata dirinci bahwa rencana pemberontakan PKI dilakukan melalui tiga tahapan pemberontakan yang semuanya telah gagal. Rumor pun mereka hembuskan untuk mengaburkan fakta.

Oleh karena itu, masyarakat hendaknya tidak terpengaruh dengan provokasi politik mereka yang belakangan mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat, seolah persoalan komunisme hanya pada peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

Untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menegakkan hukum dan mencegah kebangkitan komunisme di Indonesia, tidak ada jalan lain, seret mereka yang terlibat dalam upaya itu ke ranah hukum. ( * )