Monday, 18 December 2017

Komisi III DPR: Densus Tipikor Polri Butuh SDM Berintegritas

Selasa, 19 September 2017 — 21:41 WIB
Gedung DPR/MPR

Gedung DPR/MPR

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi III DPR menilai pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri seyogyanya  menyusun struktur dengan menempatkan sumber daya manusia yang berintegritas di tengah minimnya alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

“Jangan sampai terkesan bahwa Densus Tipikor ini hanya membuang-buang uang, di tengah ketatnya alokasi APBN. Tapi Polri harus menempatkan personil yang benar-benar punya integritas,” ujar Nasir Djamil, anggota Komisi III asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) seusai rapat dengar pendapat dengan mitranya termasuk Polri di DPR, Selasa (19/9).

Menurutnya, syarat SDM berintegritas tersebut, sangat dibutuhkan semata-mata agar Densus Tipikor tidak diragukan publik sebagai penegak hukum khusus pidana korupsi. Mengenai alokasi anggaran Densus Tipikor yang masih minim, katanya, bisa ditingkatkan sesuai output & outcame.

Pos Kota mencatat pagu anggaran Polri pada RAPBN 2018 sebesar Rp 77 triliun dimana Polri telah meminta tambahan sampai Rp 35,6 triliun, yang akan dialokasikan ke beberapa pos, yakni kebutuhan gaji dan tunjangan Rp 8,9 triliun, operasional Polri Rp 975 miliar, serta pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan sebesar Rp 25,7 triliun.

Menanggapi pertanyaan alokasi anggaran Densus Tipikor, Asrena Kapolri, Irjen Bambang S Wibowo, mengungkapkan memakai anggaran operasional Polri sebesar Rp 975 milyar dengan memakai fasilitas dalam tambahan anggaran. “Tetapi usulan tambahan itu diharapkan dikabulkan pemerintah.” (rinaldi/win)