Friday, 21 September 2018

Airin dan Menteri Sofyan Djalil Urusi Sertifikat Tanah Tangsel

Kamis, 21 September 2017 — 22:03 WIB
Menteri ART/BPN Sofyan Djalil didampingi Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany saat peresmian kantor BPN Kota Tangsel. (anton)

Menteri ART/BPN Sofyan Djalil didampingi Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany saat peresmian kantor BPN Kota Tangsel. (anton)

TANGSEL (Pos Kota)  – Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengingatkan seluruh jajaran staf maupun karyawan BPN Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan baik serta maksimal.

“Berikan pelayanan yang baik dan maksimal terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan berkaitan sertifikat tanah dan lainnya, ” kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil didampingi Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany dan Kepala BPN Tangsel Asnawati dan Wakapolres setempat Kompol Bachtiar Alponso saat meresmikan pembangunan kantor gedung BPN Tangsel, di Kelurahan Rawa Mekar, Serpong, Rabu (20/9).

Dengan keberadaan gedung baru yang tak jauhd ari pintu Tol Bumi Serpong Damai (BSD) Serpong diharapkan pelayanan ke masyarakat berkaitan masalah pertanahan lebih cepat dan memuaskan sesuai program pemerintah pusat berkaitan pensertifikatan tanah masyarakat.

Menurut Menteri Sofyan Djalil, dengan sarana maupun prasaran yang baru target penyelesaian sertifikat tanah warga di Kota Tangsel tahun 2019 dapat selesai tepat waktu sejalan dengan target Presiden Joko Widodo untuk tanah di seluruh Indonesia tahun 2025 sudah bersertifikat semuanya.

Untuk kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tambah  dia, sebetulnya tidak gratis semuanya ini harus dipahami masyarakat.

Ada beberapa item yang harus dibayar masyarakat seperti prangko, materai, saksi di kelurahan dan biaya pengukuran luas lahan. “Itu ada aturan tiga Menteri , yakni Kemendagri, BPN dan Menteri Desa itu,” katanya

Penetapan retribusi berdasarkan rapat desa atau tingkat kota bila misalkan dipungut Rp100-200 ribu itu tentunya jauh lebih murah dibanding urus sendiri.

“Enggak sampai jutaan lah. Jika memang ada tentunya pakai calo atau pihak ketiga, bahkan kemungkinan dulu-dulu,” tuturnya. “Nggak mungkin berani petugas meminta sebesar itu. Bila memang benar adanya, tentunya akan dikenakan sanksi tegas dan dapat ditangkap tim saber pungli,” tegasnya.

Sedangkan, pengenaan pajak bagi warga pemohon sertifikasi pemilik bidang tanah antara lain pajak PBB, BPHTB, Pph dan lain lain. “Jelas itu resmi pembayaran ke negara dan daerah tapi kalau kegiatan PTSL gratis,” imbuh Sofyan Djalil.

Siap Bangun Gedung

Sementara itu, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, mengatakan siap menfasilisasi pembangunan gedung arsip di kantor BPN Tangsel yang baru untuk mengejar target penyelesaian pensertifikatan tanah hingga tahun 2019 mendatang.

“Pembangunan gedung arsip akan dibiayai APBD Tangsel,” tuturnya yang menambahkan di Tangsel sendiri ada 160 ribu bidang tanah belum bersertifikat.

Menurut dia, tahun 2017 ini diharapkan akan selesai sekitar 40 ribu bidang sertifikat tanah milik masyarakat dan sisanya 120 ribu bidang tanah akan terus dikerjakan serta dituntaskan hingga tahun 2019 mendatang.

“Namun, bila dihitung setiap tahun 50 ribu bidang tentunya penyelesaian pembuatan sertifikat tanah akan selesai tahun 2025 yang nantinya akan mendapatkan tambahan bantuan dari kementerian,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala BPN Tangsel Asnawati, menambahkan pembanguna gedung kantor BPN di atas lahan seluas 4000 meter dengan luas bangunan 2.110 M2 diperkirakan menelan dana sekitar Rp 16 miliar itu belum termasuk pembangunan egdung arsip penyimpanan sertifikat tanah warga.

“Untuk operasional karyawan sudah cukup memadai hanya butuh gedung arsip saja untuk menyimpan sekitar 412 ribu bidang tanah yang akan disertfifikat di Kota Tangsel hingga tahun 2019 mendatang,” tuturnya. (anton/win)