Monday, 23 April 2018

Fahri Hamzah Sebut Pemerasan oleh KPK Telah Meluas

Kamis, 28 September 2017 — 11:19 WIB
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR.

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR.

JAKARTA (Pos Kota) – Nama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dimunculkan jaksa terkait kasus suap opini WTP Kemendes. Fahri menilai, hal itu sebagai upaya memeras dan menakut-nakuti aparat.

Nama Fahri  disebut-sebut oleh saksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Anggota auditor VII BPK Eddy Moelyadi untuk terdakwa bekas Irjen Kemendes PDTT Sugito dan Kabag Tata Usaha dan Keuangan Irjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/9/2017).

“Menanggapi disebutnya kembali nama saya oleh saksi KPK (Prof. Edy) setelah diarahkan oleh jaksa KPK, maka saya tidak mau menanggapinya sebagai pribadi karena hal ini telah menjadi bahaya nasional,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam rilisnya kepada media, Rabu malam (27/9/2017).

Menurut dia, KPK sudah terlalu sering memberikan pertanyaan kepada saksi dan tersangka terkait hal hal yang tidak ada hubungan dengan perkara yang sedang ditangani untuk memunculkan nama-nama yang tidak relevan.

“BAP tersebut lalu dimasukkan ke dalam dakwaan dan nama nama pejabat yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara muncul di pengadilan dan liar menjadi konsumsi media,” tuturnya.

Oleh karena itu, atas berbagai apa yang dilakukan KPK tersebut, Fahri menanggapi hal tersebut sebagai bahaya dan darurat nasional.

“Tidak bisa ditutupi lagi bahwa rahasia para pejabat yang diperoleh melalui pengintaian,  penyadapan dan pengumpulan informasi secara ilegal (illegal gathering of informations) termasuk kepada auditor dan anggota BPK telah dijadikan bahan untuk membully (memeras) semua pejabat tinggi di Indonesia di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif,” ujarnya.

Fahri menegaskan, motif pemerasan (Bullying) KPK adalah untuk mempermudah penghukuman yang dilakukan di persidangan Tipikor. Selain itu, juga untuk membungkam mulut pejabat bermasalah dan juga pihak yang kritis kepada KPK.

“Selain mengarahkan para saksi di gedung KPK, di rumah sekap, juga KPK sering menggunakan ruang sidang Tipikor untuk meminta saksi menyebut nama yang ditargetkan,” kata dia.

Fahri pun mengaku selaka ini telah mengumpulkan banyak data tentang orang-orang yang dibungkam dan akhirnya dikalahkan. “Nama saya pun berkali-kali direkayasa untuk disebutkan hanya untuk menakuti saya supaya jangan lagi mengkritik KPK.” tegasnya.

Disebutkannya,  KPK juga kerap menjadikan kasus dan data seseorang untuk dijadikan barter dengan sikap pribadi atau sikap resmi lembaga tersebut. Ada partai yang paling sering disebut oleh Nazaruddin tapi karena barter perjanjian, akhirnya tidak dilanjutkan. Di sisi lain, ada banyak partai yang sengaja ditargetkan.

“Pemerasan dan barter hukum ini telah meluas dan dapat diduga termasuk Presiden dan pimpinan semua lembaga tinggi negara telah mulai diperas dan ditakutkan atau diajak bernegosiasi untuk mengamankan dukungan kepada KPK. KPK dapat diduga juga telah memeras semua petinggi penegak hukum termasuk pengacara sehingga tidak berani membela klien dalam isu korupsi,” tandas politisi asal Sumbawa tersebut.

Fahri menilai, langkah KPK ini telah mulai membahayakan keselamatan  negara sebab telah muncul pasar gelap pemerasan dan barter kasus yang menyebabkan roda pemerintahan tidak berjalan secara normal. “Pejabat yang tersandera, keputusan negara yang tertunda dan saling blackmail yang membuat negara terbebani banyak masalah,” ujarnya.

“Akhirnya, saya menghimbau Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk membuat Perppu untuk menghentikan KPK sementara Pansus angket KPK di DPR belum mencapai kesimpulan. Hal ini sama dengan KPK yang tidak mau datang ke DPR karena ada JUdicial Review UU MD3 di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Dia menegaskan, membiarkan KPK terus mengumbar pasar gelap pemerasan dan negosiasi hukum akan menghancurkan sistem hukum Indonesia.

“Saya tidak akan diam dengan apapun ancaman KPK, buat saya KPK ada skandal yang telah merusak sendi kehidupan negara hukum kita. Saya akan lawan!” jelasnya. (*/win)