Monday, 23 October 2017

KPK Tidak Ingin Gegabah Tak Juga Harus Ngalah

Sabtu, 30 September 2017 — 5:04 WIB

DUNIA peradilan kembali menjadi sorotan. Ini menyusul putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa penetapan tersangka kepada Setya Novanto oleh KPK, tidak sah.

Dengan demikian penyidikan KPK terhadap Novanto harus dihentikan. Demikian bunyi putusan praperadilan yang dibacakan hakim tunggal Cepi Iskandar, Jumat ( 29/9/2017) sore.

Putusan ini pun langsung mendapat reaksi beragam dari berbagai kalangan.
Pihak KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) sendiri masih mengkaji dan mendalami putusan yang dianggap kontroversi ini.

Sejumlah pengamat menilai kekalahan KPK dalam sidang praperadilan tidak serta merta menggugurkan tindak pidana yang disangkakan. Artinya KPK bisa saja segera menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk mengusut kembali kasus Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan korupsi proyek e-KTP.

Hal ini sangat dimungkinkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa apabila dalam penetapan tersangka itu dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru.

Yang menjadi soal mengapa hal seperti tidak segera dilakukan KPK? Jawabnya KPK tentu tidak ingin gegabah.

Kekalahan atas praperadilan yang diajukan Novanto menjadi sebuah catatan agar KPK lebih hati -hati. Dapat diduga KPK akan melakukan penyidikan ulang yang lebih sesuai prosedur dengan disertai alat bukti yang lebih kuat. Itulah makna kehati- hatian.

Itulah sebabnya KPK masih melakukan konsolidasi dan evaluasi, agar kasus serupa tidak terulang.

Sikap kehati- hatian dari KPK patut kita apresiasi, mengingat ada beberapa kasus yang bolak – balik diajukan ke praperadilan.

Misalnya dalam kasus Ketua Kadin Jatim, La Nyalla, kejaksaan sempat menerbitkan
Sprindik hingga empat kali setelah beberapa kali kalah di praperadilan.

KPK tentu tidak ingin gegabah, tetapi tidak harus kalah, kecuali ngalah.

Yang pasti sikap KPK ditunggu publik atas pembatalan tersangka Setya Novanto.

Mengingat, praperadilan itu hanya menentukan apakah penentuan sebagai tersangkanya itu sah atau tidak. Tidak menghilangkan arti tindak pidana itu sendiri. Maknanya tidak lantas harus berhenti. (*)