Sunday, 16 December 2018

DPRD Depok: Apartemen di Pondokcina Belum Ada Izin

Rabu, 4 Oktober 2017 — 21:19 WIB
Maket empat menara apartemen TOD di Pondok Cina. (ist/anton)

Maket empat menara apartemen TOD di Pondok Cina. (ist/anton)

DEPOK (Pos Kota) – Puluhan warga Kelurahan Pondok Cina, Beji,  menyiapkan 25 tuntutan bila pengembang ngotot membangun menara apartemen yang dibangun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).

“Kami memang telah mengajukan sekitar 25 poin tuntutan kepada pengembang menara apartemen TOD bila memang akan dibangun di wilayah tersebut sebagai salah satu antisipasi ke depannya,” kata Ketua RW 08, A. Sugandi didampingi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pondok Cina, Munir, Rabu (4/10).

Ada tujuh orang perwakilan warga yang datang ke pengembang PT Perumnas dan PT KAI selaku pembangun empat menara atau tower apartemen yang rencananya dibangun di kawasan ini, ujarnya yang mengaku ke 25 tuntutan merupakan permintaan warga di RT 01,02 dan 03/08.

“Salah satu poin yang terpenting apartemen harus memakai jaringan air PDAM bukan mengambi, air tanah di lingkungan sekitar,” tambah Ketua LPM Pondok Cina, Munir yang mengaku pihak pengembang sudah sepakat dan menyetujui masalah tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Qurtiya Wijaya, sangat menyesalkan pihak pengembang PT Perumnas dan PT KAI yang melakukan grond breaking apartemen tersebut karena sama sekali belum mendapatkan izin dari Pemkot Depok.

“Perizinan sangat penting jangan karena ada izin dari pemerintah pusat kemudian Kota Depok sebagai pemilik daerah ditinggalkan bahkan terkesan dicuekin,” tuturnya.

Proyek pembangunan empat menara apartemen dengan  3.693 unit kamar seluas 27.706 meter dan nilai mencapai Rp 1,45 trulyun tentunya cukup besar, tuturnya seharusnya memberikan contoh yang baik bagi pengembang lain di Kota Depok bukan malah memberikan contoh yang jelek.

Bila ada persoalan di lingkungan masyarakat sekitar seperti aksi demo atau protes, tambah dia, yang kerja buka pemerintah pusat tapi jajaran di Pemkot Depok seharusnya mereka juga ikut mematuhi aturan yang ada dengan mengruus perizinan di tingkat kota atau dari bawah terus ke atas atau pemerintah pusat. (anton/win)