Thursday, 14 December 2017

Stop Kemacetan Kian Merambah Kerugian Makin Bertambah

Sabtu, 7 Oktober 2017 — 4:59 WIB

KEMACETAN di Jakarta tiada henti menjadi bahan diskusi mulai dari kafe bergengsi hingga warung kopi.

Begitu pun nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan masih menjadi kontroversi.
Ada yang menyebutkan kerugian materi akibat kemacetan mencapai belasan triliun per tahun. Ini dari kerugian akibat bahan bakar yang terbuang sia – sia di jalan raya. Belum lagi kerugian akibat polusi udara.

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) versi terakhir menyebut angka kerugian sekitar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp67 triliun per tahun.

Angka ini hampir setara dengan nilai APBD DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp71, 89 triliun.
Boleh jadi dalam beberapa tahun ke depan kerugian akibat kemacetan akan melampaui angka APBD. Kemungkinanan ini tidak akan terhindarkan jika persoalan kemacetan tidak segera teratasi melalui penyediaan transportasi massal yang terintegrasi.

Transportasi massal yang dikehendaki adalah mampu mengangkut banyak penumpang, memberi rasa aman, nyaman dan tepat waktu.

Artinya tuntutan tepat waktu di sebuah kota megapolitan seperti Jakarta sudah menjadi kebutuhan.

Itulah sebabnya Commuter Line masih menjadi primadona, ketimbang angkutan lain.
Meski kadang terhambat karena gangguan persinyalan atau padatnya antrean, tetap saja penumpang berjubel. Ini tidak lain karena pertimbangan waktu tempuh masih lebih singkat ketimbang naik bus.

Begitu juga Bus Transjajarta akan lebih menjadi alternatif ketimbang bus biasa.
Dalam konteks ini, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi akan berkangsung secara alami, jika transportasi massal yang aman, nyaman dan tepat waktu sudah terpenuhi dan memadai.
Kami tentu sependapat sambil menunggu beroperasinya MRT dan LRT, moda transportasi massal yang digadang – gadang dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, perlu kebijakan sementara untuk mengurai kemacetan.

Penertiban fasilitas publik penyumbang kemacetan seperti trotoar dan parkir liar, perlu dilakukan secara konsisten tanpa diskriminasi. Ini untuk mencitrakan kewibawaan pemprov terkait kebijakan yang digulirkan.

Kami berharap ada kebijakan lain, meski tidak populis, harus segera dilakukan.
Kita tentu tidak ingin kemacetan kian parah, kerugian ekonomi makin bertanbah.
Ini perlu mengingat MRT, transportasi massal berbasis rel yang bebas dari kemacetan, baru beroperasi tahun 2019.

Haruskah menunggu dua tahun tanpa kebijakan? Tentu saja tidak.(*).