Thursday, 19 October 2017

Reklamasi Tantangan Anies – Sandi

Rabu, 11 Oktober 2017 — 5:13 WIB

MORATORIUM reklamasi Teluk Jakarta telah dicabut. Maknanya pembangunan pulau buatan dapat dilaksanakan kembali. Yang menjadi pertanyaan apakah reklamasi tetap berlanjut setelah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih dilantik?.

Pertanyaan ini wajar saja mengemuka mengingat pasangan Anies – Sandi secara tegas menolak proyek reklamasi.

Gubernur terpilih Anies Baswedan belum secara resmi memberi pernyataan terkait kelanjutan proyek reklamasi. Soal reklamasi akan dijawab setelah dirinya resmi dilantik sebagai gubernur, Senin, 16 Oktober 2017.

Meski begitu disyratkan bahwa tidak ada perubahan mengenai kebijakan atau program kerja yang disampaikan saat kampanye, termasuk reklamasi Teluk Jakarta. Ini dapat diartikan reklamasi akan tetap ditolak atau dievaluasi lagi.

Jika ini yang diambil dapat dikatakan sebagai sikap konsisten terhadap janji kampanye.
Yang jadi soal adalah ketika DPRD DKI Jakarta melanjutkan pembahasan dua raperda reklamasi Teluk Jakarta menyusul pencabutan moratorium ( penghentian sementara) reklamasi sesuai surat yang dikirim Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tertanggal 5 Oktober 2017.

Pembahasan dua raperda akan dilaklukan setelah DPRD ( legislatif) menerima surat resmi dari Pemprov DKI Jakarta ( eksekutif).

Dua raperda dimaksud adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta atau RTRKS Pantura.
Ini dapat dikatakan bahwa legislatif akan melanjutkan pembahasan dua raperda dimaksud jika telah menerima pemberitahuan dari eksekutif. Lantas bagaimana jika pihak eksekutif tidak ingin melanjutkan pembahasan soal reklamasi. Ini yang akan menjadi kontroversi.

Tarik ulur kepentingan antara eksekutif dan legiaslatif boleh saja akan terjadi. Di satu sisi berpegang kepada keluarnya surat dari pemerintah pusat dalam hal ini, Menko Bidang Kemaritiman yang mewajibkan Pemprov DKI untuk menindaklanjuti.

Seperti diketahui, proyek reklamasi 17 pulau hingga saat ini masih menjadi polemik. Bukan hanya menyoal pada kasus suap yang melibatkan mantan anggota DPRD DKI dengan pihak pengembang, juga menimbulkan beda persepsi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI.
Akankah kontroversi akan terulang lagi menyusul reklamasi dibuka lagi? Kita berharap akan terjadi harmonisasi. Kita tunggu setelah pelantikan pekan depan. ( *)