Thursday, 19 October 2017

Air Bersih Hak Dasar Manusia

Jumat, 13 Oktober 2017 — 5:09 WIB

PRIVATISASI air di Jakarta akan segera berakhir setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan KMMSAJ (Koalisasi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta). Pemprov DKI Jakarta serta dua perusahaan swasta PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) harus patuh pada perintah MA, menghentikan swastanisasi air.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta harus mengelola air sesuai peraturan perundang-undangan sesuai prinsip hak azazi manusia, serta sesuai komite PBB untuk Hk-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tentang hak atas air. MA menilai, tergugat dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta serta dua perusahaan mitranya, telah melawan hukum atas kerjasama yang dimulai pada Juni 1997 dan diperbarui pada 22 Oktober 2001.

Putusan MA patut diapresiasi. Sebagaimana pasal 33 UUD 1945, pada ayat 2 disebutkan ‘cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara. Lebih rinci lagi, ayat 3 menyatakan ‘Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, bila pengelolaan air diserahkan ke swasta sama saja melawan UUD. Air adalah sumber daya alam (SDA) menyangkut hajat hidup orang banyak. Hak penguasaan negara atas air, yaitu melalui kebijakan selaku pemegang kendali dalam pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.

Bila pengelolaan air diserahkan ke swasta, orientasinya ‘provit motif’ atau mengejar keuntungan belaka. Harga air diserahkan ke mekanisme pasar sehingga pengelola bisa seenaknya menentukan tarif air. Akibatnya, beban warga golongan ekonomi lemah semakin berat. Saat ini tarif air antara Rp1.575/meter kubik untuk golongan I dan II (rumah tangga, rumah sakit, rusun). Sedangkan golongan III (kios dan rumah tangga) dipatok Rp3.350-Rp4.900.

Konsekuensi dari putusan MA tersebut, pengelolaan air bersih harus dikembalikan ke PDAM Jaya. Implikasinya, BUMD tersebut harus segera melakukan restrukturisasi, perubahan serta meningkatkan kinerja agar lebih profesional dalam melayani masyarakat. Jangan sampai pengelolaan malah lebih buruk, sehingga akhirnya dijadikan alasan untuk diswastakan lagi.

Putusan MA tersebut sifatnya punya kekuatan hukum tetap. Namun pihak tergugat masih bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) dan putusan terakhir ada di tangan pemerintah. Oleh karena itu masyarakat perlu mengawal supaya eksekutif berpihak pada rakyat dalam mengambil keputusan. Sangat tidak adil bila tidak semua warga bisa memperoleh air bersih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. **