Tuesday, 17 October 2017

Kejaksaan Agung Tetapkan Empat Tersangka Proyek Fiktif PT Dok

Jumat, 13 Oktober 2017 — 18:20 WIB
Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung membongkar kasus proyek fiktif di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (BUMN) di Jambi, berupa pembuatan tangki pendam, di Muara Sabak, 2010 senilai 3, 89 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara sekitar Rp50 miliar. Nilai proyek Rp179 miliar lebih.

Empat tersangka ditetapkan oleh tim penyidik di Gedung Bundar, yakni

1. MFA selaku mantan Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya,

2. MY selaku mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha,

3. IWYD Mantan Direktur Produksi

4. NST selaku Mantan Direktur Keuangan.

“Kita baru tetapkan, Rabu (11/10) dan terbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) khusus atas nama empat tersangka, ” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Warih Sadono di gedung bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (13/10).

Menurut Warih, proyek itu fiktif, tapi dibiayai seolah-olah ada pekerjaan dengan diviatlan kontraknya untuk pembuatan proyek tersebut. “Padahal uangnya sudah dicairkan, ” ungkap Warih.

BAYAR PEMBUATAN KAPAL

Kasus ini berawal saat PT Dok dan Perkapalan Surabaya menandatangani kontrak dengan PT Berdikari Petro untuk membangun tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dengan nilai sebesar Rp179.928.141.879.

Praktiknya, PT Dok dan Perkapalan Surabaya mensubkontrakan kepada AE Marine, Pte. Ltd di Singapura dan lalu merekayasa progress fisik (bobot fiktif) pembangunan tangki pendam.

Kemudian PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan transfer sebesar 3.963.725 dolar AS kepada AE Marine. Pte, Ltd namun, dalam pelaksanaannya tidak ada pekerjaan di lapangan/di lokasi alias fiktif.

Dana tersebut, selanjutnya digunakan untuk kekurangan pembayaran pembuatan dua kapal milik Pertamina kepada Zhang Hong, Pte. Ltd yang telah mempunyai anggaran tersendiri.

Kontrak antara PT DPS dengan Zhang Hong. Pte, Ltd tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa sehingga merugikan PT Dok dan Perkapalan Surabaya. (ahi)